Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Rancang Aturan agar Perjalanan Dinas Kepala Daerah Efisien

Kompas.com - 13/08/2019, 18:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah merancang ketentuan agar perjalanan dinas kepala daerah menjadi lebih efisien.

Hal itu berkaca pada banyaknya kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta hanya untuk menghadiri satu acara.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, nantinya kepala daerah direncanakan bakal melakukan perjalanan dinas secara efisien sehingga tak hanya menghadiri satu acara, melainkan beberapa agenda.

Dengan demikian, anggaran perjalanan dinas ke Jakarta bisa dihemat.

"Kami kan menyinkronkan jadwal, lintas kementerian, menyinkronkan jadwal dengan daerah. Sehingga ketika kepala daerah datang ke Jakarta itu bisa untuk berbagai macam urusan," ujar Pratikno di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Bukan Daerah Otonom, Tak Perlu Kepala Daerah

Saat ini, Pratikno mengatakan, pemerintah tengah menyusun aturan tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri.

"Itu yang kami sedang rancang dengan Pak Mendagri. Jadi nanti kalau kepala daerah ke Jakarta untuk berbagai macam, supaya sekaligus. Secepatnya. Kita kan harus terus melakukan efisiensi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar gubernur, wali kota, maupun bupati agar tak sering melakukan perjalanan dinas karena negara sedang defisit.

Hal itu diungkap Kalla saat menghadiri Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum (IISMEX) Jakarta 2019, yang dihadiri pejabat dan kepala daerah, di JCC Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Memang bulan-bulan akhir ini terlalu banyak upacara, kegiatan. Minta maaf mengganggu saudara bupati, gubernur. Jadi sudah saya minta seperti dikatakan Mendagri, nanti digabung-gabung (acaranya)," kata Jusuf Kalla.

Baca juga: Kemendagri Sebut Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Merebak

Kalla pun berharap dalam satu kali datang, kepala daerah bisa menghadiri banyak acara sekaligus.

"Supaya biaya perjalanan bisa dihemat. Negara sekarang banyak defisitnya," ujar Kalla.

"Nanti berjejer acaranya. Satu kali acara kegiatan lima, enam acaranya. Jadi gampang sekali beres. Tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com