Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Bukan Daerah Otonom, Tak Perlu Kepala Daerah

Kompas.com - 12/08/2019, 18:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan ibu kota yang baru nantinya direncanakan bukan sebagai daerah otonom.

"Kami ikut terus setiap rapat Bappenas. Tapi secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonom baru," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Tjahjo menyatakan, nantinya direncanakan ibu kota negara yang baru merupakan daerah administratif seperti Putrajaya di Malaysia.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Andalkan KPBU

Dengan demikian, nantinya ibu kota baru tak dipimpin kepala daerah yang dipilih masyarakat secara langsung.

"Setahu saya enggak ada (Pilkada). Ya nanti tanya Pak (Kepala) Bappenas," lanjut Tjahjo.

Lokasi untuk ibu kota baru semakin mengerucut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut ibu kota baru akan dipindah ke pulau Kalimantan.

Baca juga: Gubernur Kalsel: Secara Geografis Kami Paling Layak Jadi Ibu Kota Baru

Lalu, dalam rapat kabinet di Istana pada Selasa (6/8/2019) pagi ini, diputuskan bahwa ada tiga provinsi di pulau Kalimantan yang layak menjadi lokasi ibu kota baru.

"Kami paparkan tiga kandidat, seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa pemindahan ke Kalimantan. Apakah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Timur," papar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai rapat.

Baca juga: Crown Group Berminat Ikut Membangun Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing provinsi tersebut.

Presiden, sambung Bambang, berjanji untuk segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

“Dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga itu,” ujar Bambang.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota negara yang baru nantinya akan berlokasi di Pulau Kalimantan. Meski demikian, pemerintah masih mengkaji provinsi yang tepat sebagai ibu kota.<br /> <br /> Pernyataan Presiden Jokowi disampaikan saat memimipin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyampaikan bahwa saat ini badan perencanaan pembangunan nasional bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menindaklanjuti pilihan provinsi di Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai ibu kota. Jokowi meminta jajarannya untuk mempelajari pengalaman negara lain ketika memindahkan ibu kota.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com