Demokrasi RI Menurun, Pembenahan "Political Pluralism" Dinilai Paling Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyebut, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Pluralisme politik (political pluralism) merupakan hal paling mendesak yang harus dibenahi terkait kondisi saat ini.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan, dalam dimensi political right (hak politik), political pluralism merupakan hal pertama yang harus dibenahi.

Political pluralism ini berkaitan dengan jaminan atas hak-hak dan kesempatan politik yang setara bagi seluruh warga apapun latar belakangnya.

Mulai dari latar belakang SARA, sikap ideologi politik hingga orientasi seksual.

"Soal ini yang paling buruk dalam dimensi political right. Ini baru mencapai 25 persen," ujar Saiful dalam Diskusi Publik Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) 'Meredupnya Demokrasi di Indonesia' di Kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

Baca juga: SMRC: Demokrasi Indonesia Turun Karena Diskriminasi

Namun disamping itu, kebebasan politik juga dinilai belum optimal karena aspek fungsi pemerintahan yang buruk, pencegahan korupsi pejabat negara, dan TNI yang belum bisa diakses oleh penegak hukum umum karena memiliki penegak hukum sendiri.

Selain itu, rivalitas KPK dan polisi dalam memberantas korupsi juga masih menjadi kendala besar untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Tanah Air.

"Yang membuat Indonesia mundur kinerja demokrasinya sejak tahun 2013 adalah mundurnya kinerja dalam kebebasan sipil. Skornya sekarang 4, mundur dari 3 yang dicapai tahun 2005-2012," kata dia.

Agar bisa mendapat skor 1, yakni skor terendah untuk menunjukkan tren demokrasi yang baik dari hasil analisis Freedom House, Indonesia harus membenahi hal political right.