Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Soal Rektor Asing Jangan Dilihat secara Sempit, Niat Presiden Baik

Kompas.com - 01/08/2019, 13:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat tak melihat wacana rekrutmen rektor asing secara sempit.

Moeldoko mengatakan Presiden bermaksud meningkatkan kompetensi perguruan tinggi di Indonesia dengan melibatkan rektor asing sebagai pimpinan kampus.

"Jadi saya mohon jangan dilihat dari sisi yang sempit ya. Tapi dari sisi global kompetisinya ini," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

"Presiden sesungguhnya dalam niat baiknya ingin membawa orang Indonesia berkompetisi, poinnya di situ," ujar Moeldoko lagi.

Karena itu, kata Moeldoko, Presiden hendak menguji coba pelibatan rektor asing di Indonesia. Hal itu juga berkaca dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura.

Baca juga: Soal Rencana Rektor Asing Pimpin PTN, Ini Harapan Jokowi

Moeldoko menambahkan, Presiden juga menginginkan adanya peningkatan indeks kualitas perguruan tinggi di Indonesia dengan pelibatan rektor asing.

"Kalau nanti ada rektor dicoba rektor dari luar, mungkin juga salah satu BUMN dirutnya dari luar. Kita ingin melihat. Presiden ingin melihat bagaimana bangsa ini berkompetisi. Kita memasuki dunia yang sangat kompetitif, ini perlu ada sebuah tantangan baru," lanjut Moeldoko.

Menristekdikti, M NasirKOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Menristekdikti, M Nasir
Diberitakan, Kemenristekdikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

"Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ungkap Menristekdikti Mohamad Nasir dilansir dari rilis resmi Kemenristekdikti (26/7/2019).

Baca juga: Wacana Rektor Asing, Komisi X DPR: Kalau Tak Berhasil Akan Gonjang-ganjing

Menristekdikti menjelaskan langkah rekrutmen rektor luar negeri ini guna meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.

Nasir mengatakan, praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Ia mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

Baca juga: Soal Rencana Rektor Asing Pimpin PTN, Ini Harapan Jokowi

Nasir juga menyampaikan dengan rektor luar negeri dan dosen luar negeri meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia, rakyat Indonesia akan lebih dekat dengan pendidikan tinggi yang berkualitas dunia.

Selain itu, rektor luar negeri nantinya bertugas meningkatkan kualitas PTN hingga peringkatnya bisa naik ke tingkat lebih tinggi. 

Kompas TV Meski belum sepenuhnya terjawab, namun teka-teki lokasi ibu kota baru mulai terkuak, setelah pemerintah memastikan ibu kota baru berlokasi di Pulau Kalimantan. Sejauh ini, dari lima provinsi yang ada di Kalimantan, tiga di antaranya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang sangat dipertimbangkan menjadi tuan rumah ibu kota baru. Rektor Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur, Masjaya, sangat yakin provinsi Kalimantan Timur adalah yang paling siap jadi induk bagi ibu kota baru. Lantaran, Kalimantan Timur memenuhi 7 indikator utama kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yaitu berada di tengah tengah wilayah Republik Indonesia, bebas bencana gempa dan banjir, akses transportasi dekat, ketersediaan lahan, hingga aman dari konflik. Meski ada keyakinan dari ketiga provinsi untuk menjadi tuan rumah bagi ibu kota baru, namun, Bappenas menyatakan, proses kajian panjang masih perlu dilakukan. Pada Mei lalu, Presiden Jokowi sudah mengunjungi sejumlah daerah di Kalimantan untuk memastikan kelayakan sebagai calon ibu kota negara yang baru. Daerah yang dikunjungi di antaranya adalah kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pemerintah pun terus mengkaji berbagai aspek terkait wilayah calon ibu kota baru, mulai dari aspek kebencanaan, pasokan air, demografi hingga masalah sosial politik. Presiden menyatakan, akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang. #IbuKotaBaru #JusufKalla #IbuKotaIndonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com