Pansus Angket Pelindo II Minta Pemerintah Batalkan Perpanjangan Kontrak Pengelolaan PT JICT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pansus Angket DPR tentang Pelindo II mendesak pemerintah membatalkan perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) 2015-2038 antara Pelindo II dan Hutchinson Port Holding (HPH).

Anggota Pansus Angkat Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pemerintah pusat harus berani melakukan langkah-langkah dan upaya strategis terhadap status kepemilikan PT JICT.

"Pansus mendesak pemerintah pusat membatalkan perpanjangan kontrak karena terindikasi kuat merugikan negara," ujar Rieke saat membacakan hasil laporan Pansus tahap 2 dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Sempat Ada Masalah, JICT Pastikan Aktivitas Bongkar Muat Tak Terganggu

"Pansus Angket DPR menyatakan mendesak pemerintah pusat untuk berani melakukan langkah dan upaya strategis terhadap status kepemilikan PT JICT seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengembalikan pelabuhan peti kemas surabaya 100 persen," tambahnya.

Hasil laporan tersebut merupakan lanjutan dari laporan Pansus Angket tahap pertama yang disetujui secara aklamasi dalam Rapat Paripurna 17 Desember 2015 lalu.

Pada laporan tahap pertama, Pansus meminta pembatalan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 karena terindikasi kuat telah merugikan Negara dan menguntungkan pihak asing.

Baca juga: Sempat Sebabkan Kemacetan, JICT Pastikan Sistem Pintu Otomatis Sudah Normal

Selain itu Pansus menduga telah terjadi strategic transfer pricing pada kontrak Pelindo II dan HPH 1999-2019.

Transfer pricing adalah trik penghindaran pajak oleh satu perusahaan dengan cara bertransaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga tak wajar.

Oleh sebab itu Pansus menilai kontrak tersebut putus dengan sendirinya, tanpa pemerintah perlu membayar termination value.

"Pansus tetap pada penilaian di rekomendasi pansus tahap pertama, tanpa perlu indonesia membayar termination value," kata Rieke.