Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan PDI-P Tak Ikut Pertemuan Ketum Parpol di Kantor Nasdem

Kompas.com - 23/07/2019, 16:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengungkapkan alasan tak adanya elite PDI-P pada pertemuan empat ketua umum partai politik koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Keempat parpol itu ialah PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PPP. 

Menurut Hendrawan, PDI-P sedang fokus menyiapkan acara kongres V yang rencananya digelar pada 8-10 Agustus 2019. Meski tak ada perwakilan yang hadir, kata Hendrawan, PDI-P terus mengikuti bahasan dari silahturahim antarketum partai tersebut.

"Kami sedang fokus pada kegiatan konfercab dan konferda partai jelang Kongres Bali 8-10 Agustus 2019. Meski begitu, kami terus mengikuti silaturahim antarpartai yang sedang berlangsung, dan mendorong komunikasi politik yang konstruktif terus dilakukan," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Ketum PAN Sebut Pertemuan 4 Parpol di Kantor Nasdem Hal yang Biasa

Hendrawan menuturkan, silaturahim empat ketum parpol itu adalah hal yang baik. Dia yakin banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.  

Menurut dia, yang jelas, pertemuan itu digelar untuk menyolidkan kerja sama dalam koalisi pemerintah.

Baca juga: PSI Mengaku Tak Tahu soal Pertemuan 4 Ketum Parpol Koalisi Jokowi

"Bila antarparpol ketemu, yang dibahas pasti macam-macam, tidak hanya soal paket-paket jabatan. Yang yunior memgunjungi senior, saling berbagi kabar dan berita, menu penting dalam bauran komunikasi antartokoh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, PPP, Partai Golkar, dan Partai Nasdem bertemu di Kantor DPP Partai Nasdem pada Senin (22/7/2019).

Dalam konferensi pers selepas pertemuan, keempat pimpinan partai menyatakan pertemuan tersebut membahas soliditas partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf.

Kompas TV Kantor Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat kemarin jadi saksi pertemuan sejumlah parpol pendukung koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Pertemuan 4 partai tanpa PDI Perjuangan tentu menimbulkan tanda tanya. Ada apa dengan koalisi pendukung pemerintah? Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menampik jika koalisi tidak solid. Menurut Cak Imin pertemuan justru membahas soliditas koalisi. Tidak membahas porsi menteri di kabinet ataupun kursi pimpinan MPR. Berbeda dengan Cak Imin, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa justru mengakui pertemuan sempat membahas kursi pimpinan MPR. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto memastikan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf solid. Pertemuan hanya sebatas komunikasi politik antar-parpol. Bicara soliditas tanpa PDI Perjuangan tetap menimbulkan tanda tanya. Namun tentang tidak hadirnya PDI Perjuangan di pertemuan Gondangdia, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berdalih partai pemenang pemilu itu sedang sibuk mempersiapkan kongres. Pasca-pengumuman pemenang pemilu presiden kondisi politik semakin cair. Apalagi setelah presiden terpilih Joko Widodo bertemu Prabowo Subianto. Tak hanya menurunkan tensi politik. Pertemuan Jokowi dan Prabowo juga memunculkan spekulasi bakal mengubah peta koalisi yang terbangun selama ini. Seiring komunikasi politik yang terus bergulir hingga saat ini jumlah parpol pendukung pemerintah atau pun yang akan berada di luar pemerintah masih belum final. Peta koalisi masih sangat cair dan tetap dapat berubahsesuai kepentingan masing-masing. #KoalisiIndonesiaKerja #PertemuanGondangdia #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com