Kompas.com - 23/07/2019, 14:24 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tiba di kediaman Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKetua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tiba di kediaman Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menganggap pertemuan ketua umum Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai hal biasa.

Zulkifli menilai, pertemuan yang berlangsung di Kantor DPP Nasdem pada Senin (22/7/2019) kemarin itu merupakan hal yang lumrah terjadi di dunia politik.

"Ya orang politik bertemu biasa ya silaturahim ya," kata Zulkifli di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Hanura Sebut Pertemuan 4 Ketum Parpol di Kantor Nasdem Bahas Kursi MPR

Saat ditanya mengenai tidak adanya partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf lainnya dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menilai hal itu bukan bentuk adanya koalisi dalam koalisi.

"Enggak lah, biasa kan, ada yang bertemu berdua, ada yang ketemu bertiga, ada yang ketemu rame-rame, biasa saja tuh," ujar dia.

Zulkifli menambahkan, sampai saat ini dirinya belum melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai-partai lain.

"Kita ikut saja, pokoknya kita ikut saja ya," kata Zulkifli sambil berlalu.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Ketum PKB, PPP, Golkar Bertemu Surya Paloh

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PKB, PPP, Partai Golkar, dan Partai Nasdem bertemu di Kantor DPP Partai Nasdem pada Senin kemarin.

Dalam konferensi pers selepas pertemuan, keempat pimpinan partai menyatakan pertemuan tersebut membahas soliditas partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf.

Kompas TV Ketua Dewan KehormatanPartai Amanat Nasional lagi-lagi membuat pernyataan kontroversi. Amien Raismengusulkan pembagianjatah kursi kekuasaan sebesar 55:45 persen sebagai syarat rekonsiliasi. Pernyataan Amien Rais ini dianggap aneh dan tidak masuk akal oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai transaksi yang diminta Amien layaknya seperti dagang sapi dan bukan wujud dari rekonsiliasi. Jazilul meyakini, Jokowi tidak akan suka syarat rekonsiliasi dari Amien Rais. Namun, PKB meyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepadaPresidenJokowi. Sementara meski berada dalam satu biduk, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, enggan menanggapi penyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, tentang pembagian porsi 55:45 terkait rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto.<br /> <br /> Zulkifli Hasan malah menegaskan dukungan yang diberikan kepada Jokowi adalah tanpa syarat. Menurut Zulkifli Hasan,Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi pembantunya dalam kabinet. Tarik ulur koalisi partai politik masih terus berlanjut. Publik menanti siapakah parpol yang tergiur masuk dalam koalisi atau konsisten menjadi oposisi. #AmienRais #Jokowi #MenteriJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Nasional
Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Nasional
BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

Nasional
DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

Nasional
Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Nasional
Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Nasional
Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.