Salin Artikel

Wasekjen PKB Nilai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Terlalu Gemuk

Jazilul berpendapat, Jokowi sebaiknya menutup pintu bagi partai-partai yang sebelumnya berseberangan untuk bergabung dalam koalisi dan duduk di kursi kabinet.

"Kalau memang Pak Jokowi ingin membangun koalisi yang solid tentu dimulai dari koalisi yang ada saja. Nanti kalau ada yang mau masuk kemudian bergabung, dikasih ruang yang lain," kata Jazilul di DPR, Selasa (9/7/2019).

Jazilul mengatakan, koalisi yang sudah ada wajib diutamakan karena memiliki kesamaan visi dengan Jokowi-Ma'ruf. Dengan demikian, anggota koalisi ini akan lebih solid dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Jazilul menyarankan partai-partai yang tadinya berseberangan dengan Jokowi agar tidak mendapat tempat yang sama dengan partai-partai yang mendukung Jokowi sejak awal.

"Di mana tempat bergabungnya? Itu perlu dirumuskan. Jangan di tempat koalisi, mungkin perlu dibikin gerbong lain. Kalau ada visi-misi dimasukkan, ya akan dimasukkan karena peran itu masih banyak, enggak hanya di kabinet," ujar Jazilul.

Jazilul melanjutkan, ia meyakini Jokowi akan mengutamakan partai pendukungnya untuk duduk di kursi kabinet. Namun, ia menegaskan bahwa pos di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Rumusnya siapa yang bekerja dialah yang mendapat upah, itulah rumus dunia. Tetapi, karena ini ada hak prerogatif, rumus itu enggak bisa digunakan, tetapi seandainya nanti koalisi duduk dalam satu meja, saya haqqul yakin bahwa akan bicara yang bekerja yang dapat upah," kata Jazilul.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/13370061/wasekjen-pkb-nilai-koalisi-jokowi-maruf-sudah-terlalu-gemuk

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Nasional
Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.