Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Harap Sistem Haji "Fast Track" Segera Diterapkan di Seluruh Embarkasi

Kompas.com - 07/07/2019, 20:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap sistem haji fast track bisa segera diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia. Hal itu disampaikam Lukman usai melepas jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 1 Embarkasi Jakarta yang menggunakan sistem fast track.

"Jadi tentu kita berharap bahwa uji coba di bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta ini bisa diberlakukan juga di bandara-bandara lain di 13 embarkasi yang ada. Harapannya tentu semua," ujar Lukman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019).

Ia mengatakan pemberlakuan sistem haji fast track bergantung pada uji coba yang diberlakukan pada tahun ini bagi jemaah haji Embarkasi Jakarta.

Sebanyak 19.650 jemaah haji Embarkasi Jakarta akan berangkat menggunakan sistem fast track yang memangkas proses keimigrasian di Arab Saudi. Dengan demikian mereka memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat dan beribadah.

Baca juga: Wapres Sebut Sistem Haji Fast Track Untungkan Jemaah Indonesia

Lukman mengatakan, Indonesia memerlukan lebih banyak jumlah personel keimigrasian Arab Saudi jika hendak memberlakukan sistem fast track di 13 embarkasi yang ada.

Sebab, sistem fast track mengharuskan proses verifikasi dokumen keimigrasian yang berlangsung di Arab Saudi dilakukan di Indonesia.

Ia optimistis sistem haji fast track bisa segera diterapkan pada musim haji berikutnya. Hal itu, kata Lukman, didukung dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi yang sangat baik.

"Saya optimis bahwa hal itu tidak sulit karena perhatian pemerintah Saudi Arabia terhadap Indonesia itu luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kemudahan ini tak hanya dirasakan oleh jemaah haji yang berangkat dari Soekarno-Hatta saja," ujar Lukman.

Baca juga: Wapres Lepas Jemaah Haji Sistem Fast Track

"Sehingga keadilan bisa lebih dirasakan oleh semua jemaah haji. Kami sudah terus melakukan (lobi). Karena ini sifatnya uji coba, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti. Tidak ada kendala teknis yang betul-betul serius," lanjut dia.

Haji fast track merupakan sistem yang mempercepat proses verifikasi dokumen keimigrasian jemaah haji asal Indonesia. Melalui sistem ini, jemaah haji Indonesia tak perlu lagi mengantri lama untuk mengikuti proses verifikasi dokumen keimigrasian setibanya di Arab Saudi.

Sebabnya, dokumen mereka sebelumnya telah diverifikasi sebelum berangkat. Proses verifikasi dokumen dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi yang didatangkan ke Indonesia.

Saat ini, dari 13 embarkasi haji di Indonesia, baru Jakarta yang menerapkan sistem fast track, yakni pada musim haji 2018 dan 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com