Wapres Sebut Sistem Haji "Fast Track" Untungkan Jemaah Indonesia

Kompas.com - 07/07/2019, 15:04 WIB
Jamaah Calon Haji kelompok terbang (kloter) pertama  asal Jawa Barat bersiap menaiki pesawat usai melakukan pemeriksaan keimigrasian di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALJamaah Calon Haji kelompok terbang (kloter) pertama asal Jawa Barat bersiap menaiki pesawat usai melakukan pemeriksaan keimigrasian di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
|
Editor Krisiandi

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sistem haji fast track sangat menguntungkan bagi jemaah asal Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla saat melepas Kelompok Terbang (Kloter) 1 jemaah haji dari embarkasi Jakarta yang menggunakam sistem fast track.

"Ini suatu perubahan yang sangat besar di mana jemaah tidak perlu lagi menunggu lama di bandara di Saudi dan juga airport di Jakarta. Ini semuanya lancar dan itu menghemat waktu dan tenaga dari para jemaah untuk beribadah," ujar Kalla saat melepas para jemaah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019).

Baca juga: Kemenhub Pastikan Semua Pesawat Penerbangan Haji 2019 Lulus Uji Kelaikan

Kalla mengatakan program haji fast track bisa terwujud dengan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. 

Ia menambahkan, program haji fast track juga bisa diimplementasikan karena adanya pemangkasan birokrasi dalam proses verifikasi dokumen keimigrasian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Yahya Al Hassan Al Qahtani (kiri) melakukan seremoni pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama Jamaah Calon Haji asal Jawa Barat di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Yahya Al Hassan Al Qahtani (kiri) melakukan seremoni pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama Jamaah Calon Haji asal Jawa Barat di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
"Ya program yang semuanya sesuai dengan teknologi mutakhir saat ini sehingga tidak perlu lagi birokrasi yang panjang dan juga proses yang panjang," lanjut Kalla.

"Tentu saya ingin berterima kasih seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam pelayanan haji, pemerintah Saudi dan Raja Salman sebagai khadimul haramain (penjaga dua kota suci) pelayanannya sangat baik," lanjut Wapres.

Haji fast track merupakan sistem yang mempercepat proses verifikasi dokumen keimigrasian jemaah haji asal Indonesia. Melalui sistem ini, jemaah haji Indonesia tak perlu lagi mengantre lama untuk mengikuti proses verifikasi dokumen keimigrasian setibanya di Arab Saudi.

Baca juga: Wapres Lepas Jemaah Haji Sistem Fast Track

Sebabnya, dokumen mereka sebelumnya telah diverifikasi sebelum berangkat. Proses verifikasi dokumen dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi yang didatangkan ke Indonesia.

Saat ini, dari 13 embarkasi haji di Indonesia, baru Jakarta yang menerapkan sistem fast track, yakni pada musim haji 2018 dan 2019. Total jemaah haji yang berangkat dari embarkasi Jakarta sebanyak 19.650.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Nasional
Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Nasional
Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Nasional
Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Nasional
Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Nasional
Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X