Wapres Sebut Sistem Haji "Fast Track" Untungkan Jemaah Indonesia

Kompas.com - 07/07/2019, 15:04 WIB
Jamaah Calon Haji kelompok terbang (kloter) pertama  asal Jawa Barat bersiap menaiki pesawat usai melakukan pemeriksaan keimigrasian di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALJamaah Calon Haji kelompok terbang (kloter) pertama asal Jawa Barat bersiap menaiki pesawat usai melakukan pemeriksaan keimigrasian di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
|
Editor Krisiandi

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sistem haji fast track sangat menguntungkan bagi jemaah asal Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla saat melepas Kelompok Terbang (Kloter) 1 jemaah haji dari embarkasi Jakarta yang menggunakam sistem fast track.

"Ini suatu perubahan yang sangat besar di mana jemaah tidak perlu lagi menunggu lama di bandara di Saudi dan juga airport di Jakarta. Ini semuanya lancar dan itu menghemat waktu dan tenaga dari para jemaah untuk beribadah," ujar Kalla saat melepas para jemaah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019).

Baca juga: Kemenhub Pastikan Semua Pesawat Penerbangan Haji 2019 Lulus Uji Kelaikan

Kalla mengatakan program haji fast track bisa terwujud dengan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. 

Ia menambahkan, program haji fast track juga bisa diimplementasikan karena adanya pemangkasan birokrasi dalam proses verifikasi dokumen keimigrasian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Yahya Al Hassan Al Qahtani (kiri) melakukan seremoni pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama Jamaah Calon Haji asal Jawa Barat di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Yahya Al Hassan Al Qahtani (kiri) melakukan seremoni pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama Jamaah Calon Haji asal Jawa Barat di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
"Ya program yang semuanya sesuai dengan teknologi mutakhir saat ini sehingga tidak perlu lagi birokrasi yang panjang dan juga proses yang panjang," lanjut Kalla.

"Tentu saya ingin berterima kasih seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam pelayanan haji, pemerintah Saudi dan Raja Salman sebagai khadimul haramain (penjaga dua kota suci) pelayanannya sangat baik," lanjut Wapres.

Haji fast track merupakan sistem yang mempercepat proses verifikasi dokumen keimigrasian jemaah haji asal Indonesia. Melalui sistem ini, jemaah haji Indonesia tak perlu lagi mengantre lama untuk mengikuti proses verifikasi dokumen keimigrasian setibanya di Arab Saudi.

Baca juga: Wapres Lepas Jemaah Haji Sistem Fast Track

Sebabnya, dokumen mereka sebelumnya telah diverifikasi sebelum berangkat. Proses verifikasi dokumen dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi yang didatangkan ke Indonesia.

Saat ini, dari 13 embarkasi haji di Indonesia, baru Jakarta yang menerapkan sistem fast track, yakni pada musim haji 2018 dan 2019. Total jemaah haji yang berangkat dari embarkasi Jakarta sebanyak 19.650.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Nasional
Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Nasional
Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X