Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli: Kalau Pemerintahan Bagus, Tentu Didukung...

Kompas.com - 06/07/2019, 05:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan belum bisa mengungkap arah politik partainya ke depan.

Saat ini, ia hanya bisa mengatakan, hal baik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan didukung oleh partainya. Sementara, hal yang tidak baik akan dikritik.

"Kalau pemerintahan bagus, tentu didukung. Kalau tidak, ya dikritik. Saya kira itu posisi kami. Karena banyak sekali yang bertanya," ujar Zulkifli saat ditemui di acara halal bihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: PAN Beri Sinyal Pindah Koalisi, Amien Rais Ingatkan agar Tak Rabun Ayam

Hal senada juga tidak ragu diungkapkan Zulkifli kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku pimpinan koalisi partai politik oposisi.

Pasalnya, tiga pekan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan soal persidangan sengketa hasil pemilihan umum, Prabowo mengatakan bahwa koalisinya dalam Pilpres 2019 akan bubar tepat setelah putusan MK itu keluar.

Oleh sebab itu, kata Zulkifli, parpol yang pada Pilpres 2019 mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga berhak mengambil jalannya masing-masing saat ini. Apakah tetap berada di barisan koalisi, atau menyeberang ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Pak Prabowo mengatakan, 'Pak Zul setelah putusan MK, maka koalisi berakhir'. Jadi, partai-partai politik kini mengambil jalannya masing-masing," lanjut Zulkifli.

Baca juga: Wasekjen PAN: Nasihat Pak Amien Rais Perlu Didengar, Tapi...

Diketahui, setelah MK memutus menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga, sejumlah parpol pendukungnya mulai memberikan sinyal mengenai arah politiknya ke depan. Salah satunya PAN.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Bara Hasibuan menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara di dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2019

Baca juga: Sinyal dari PAN dan Demokrat untuk Koalisi Jokowi, Akankah Bersambut?

Namun, ini belum menjadi keputusan resmi PAN. Partainya akan menggelar musyawarah terlebih dahulu untuk mendiskusikan peluang tersebut.

 

Kompas TV Seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak semua gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, memberikan ucapan selamat kepada Jokowi Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin.<br /> Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, mendukung putusan MK mengenai perselisihan hasil pilprs 2019 yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com