Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Hukum 01: Kata Pak Jokowi, Sidang di MK Tak Seimbang

Kompas.com - 02/07/2019, 05:48 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo rupanya turut menyaksikan jalannya sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi lewat televisi.

Jokowi pun mengapresiasi kinerja tim hukum pasangan calon 01 yang telah berjuang memenangkan dirinya dan Ma'ruf Amin.

Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat menggelar pertemuan tertutup dengan seluruh anggota tim kuasa hukum 01 di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (1/7/2019) malam.

"Beliau menerima dan mengapresiasi kerja-kerja tim kuasa hukum, sangat baik dia bilang. Karena dia memantau dari televisi. Memantau semua persidangan yang ada di televisi," kata Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan kepada wartawan seusai pertemuan.

"Tadi ada kata-kata yang menarik dari Pak Jokowi. Dia melihat dalam persidangan itu sepertinya tidak seimbang katanya. Sambil lelucon," tutur Irfan.

Baca juga: Atas Restu Jokowi, Tim Hukum 01 Akan Sosialisasi Putusan MK Bukan Kecurangan

Irfan pun menilai pendapat Jokowi soal tim hukum yang tak seimbang itu wajar. Sebab, ia menilai tim hukum paslon 02 Prabowo-Sandi memang tak siap dalam membeberkan bukti serta saksi di muka persidangan.

Sebaliknya, tim hukum 01 sangat siap mengantisipasi tudingan kecurangan yang dilemparkan kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu.

"Kami sangat siap untuk mengantisipasi persoalan yang ada di persidangan, yaitu bukti-bukti yang kami sampaikan. Dan ahli, juga jawaban-jawaban terhadap bantahan dari paslon 02 yang diwakilkan tim kuasa hukumnya," kata Irfan.

Hal serupa disampaikan anggota tim hukum lainnya, I Wayan Sudirta. Wayan mengatakan, Jokowi menilai bukti yang diajukan Prabowo-Sandiaga tidak jelas.

"Pembuktian lawan sumir dan sangat tidak seimbang dengan kita," kata Wayan menirukan pernyataan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com