Jokowi Akan Bertemu Yusril dan Seluruh Anggota Tim Hukum Senin Malam

Kompas.com - 01/07/2019, 14:54 WIB

Ihsanuddin,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait meluapkan kegembiraan seusai sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan dari tim hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 atau pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak/aww.(Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan bertemu tim kuasa hukum yang telah memenangkannya dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Pertemuan itu rencananya digelar di Istana Bogor pada Senin (1/7/2019) pukul 19.00 WIB.

Ketua Tim Kuasa Hukum 01 Yusril Ihza Mahendra membenarkan agenda pertemuan itu.

"Hanya silaturrahim antara beliau dan seluruh tim kuasa hukum di MK," kata Yusril saat dikonfirmasi, Senin (1/7/2019).

Yusril menyebut, seluruh anggota tim hukum yang berjumlah 33 orang akan hadir dalam pertemuan malam nanti. Di samping itu, ada Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Tohir, Wakil Ketua TKN Arsul Sani, dan tim pendamping dari masing-masing partai pengusung.

"Seperti Trimedya Pandjaitan dan Arteria Dahlan dari PDI-P, Christina dari Golkar, Hermawi Taslim dari Nasdem, Afriansyah Noor dari PBB, dan lain-lain," kata dia.

"Silaturahim ini ingin mengakrabkan diri satu sama lain. Juga konsultasi tindak lanjut keputusan MK yang lalu," katanya.

Kompas TV Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara hasil perolehan suara pemilu presiden, Kamis (27/6). Hakim konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan, dalil yang diajukan oleh tim hukum 02 terkait status Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. “Dewan pengawas syariah bukan bagian karyawan apalagi pejabat bank syariah, oleh karena bank syariah bukan BUMN maka tidak ada keterkaitan kedudukan DPS dengan pejabat BUMN,” kata Arief Hidayat. Simak pemaparan hakim konstitusi Arief Hidayat dan Wahiduddin Adams dalam sidang pleno dengan agenda putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden. #SidangSengketaPilpres #SidangMK #PutusanMK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.