Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Jokowi Minta Golkar Solid untuk Kawal Pemerintahan 2019-2024

Kompas.com - 01/07/2019, 19:46 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap Partai Golkar terus menjaga soliditas agar bisa mengawal pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Bogor, Senin (1/7/2019).

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, hadir juga 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dan pengurus inti DPP Golkar.

"Ditegaskan (oleh Presiden), Partai Golkar ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia dan sangat berpengaruh untuk menjalankan program-pembangunan. Sehingga kehadiran Partai Golkar itu sangat dirasakan oleh Pak Presiden," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan, di luar Kompleks Istana Bogor, Senin sore.

Baca juga: Airlangga: Presiden Apresiasi Capaian Partai Golkar

"Dan ke depan (Presiden) mengharapkan konsolidasi dan soliditas ini bisa untuk menjaga pemerintahan presiden 2019 -2024," sambungnya.

Airlangga menambahkan, dalam pertemuan itu Presiden juga memberikan apresiasi terhadap capaian Partai Golkar di pemilu legislatif 2019 yang meraih 12,3 persen suara atau 85 kursi DPR.

Capaian 85 kursi itu sebenarnya menurun dari hasil pemilu sebelumnya, dimana Golkar berhasil menempatkan 91 wakilnya di Senayan. Namun menurut Airlangga, Presiden tetap mengapresiasi karena Golkar berhasil membalikkan prediksi lembaga survei.

"Walaupun dari survei-survei yang beliau monitor itu banyak survei-survei itu menempatkan Partai Golkar itu sekitar 7 persen. Jadi hasilnya beliau mengatakan ini baik," kata Airlangga.

Terkait dinamika di internal Golkar, Airlangga mengaku dalam pertemuan itu turut dibicarakan terkait gelaran Musyawah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum Golkar Minta Kursi Ketua MPR

Airlangga menegaskan bahwa Munas Golkar akan digelar sesuai jadwal, yakni pada Desember 2019 mendatang. Tak ada percepatan agenda pemilihan ketua umum baru lewat Munas Luar Biasa.

"Tadi sudah disampaikan agenda-agenda politik Partai Golkar, sesuai dengan hasil Munas Luar Biasa 2017, itu jatuhnya pada Desember 2019," kata Menteri Perindustrian ini.

 

Kompas TV Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tidak percaya dengan tuduhan makar yang dialamatkan kepada Kivlan Zen. Apalagi tuduhan bahwa Kivlan Zen memerintahkan pembunuhan terhadap beberapa tokoh nasional. Hal ini disampaikan oleh Akbar Tandjung di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, Kivlan Zen sangat nasionalis dan tidak mungkin berkeinginan untuk makar. Namun, terkait dengan kasus yang membelit Kivlan Zen, Akbar Tandjung menyerahkannya ke pihak berwenang. Semua pihak diminta menghormati proses hukum dan percaya bahwa keadilan akan datang. #AkbarTandjung #Makar #KivlanZen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com