Jika Semua Parpol Masuk Kabinet, Pemerintahan Dinilai Akan Cenderung Otoriter

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum tata negara Juanda berpendapat bahwa sebaiknya peran oposisi harus tetap dijalankan oleh partai politik non-pendukung pemerintah.

Ia berharap partai-partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 tidak mengalihkan dukungannya ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Pasalnya, menurut Juanda, jika sebagian besar partai di parlemen bergabung dengan pemerintah, maka pemerintahan akan cenderung menjadi otoriter.

Baca juga: Pengamat: Pembubaran Koalisi 02 Sinyal Partai Pendukung Prabowo Merapat ke Jokowi

"Ketika kekuasaan itu menumpuk di dalam satu tangan itu namanya sudah tirani dan otoriter absolut akan terjadi," ujar Juanda dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

"Nah ini yang kita sangat tidak inginkan dan ini akan terjadi nanti apabila katakanlah rekonsiliasi dalam konteks bahwa semua akan masuk ke dalam kabinet, tinggal PKS saja. Saya kira tidak elok dalam rangka membangun demokrasi konstitusional," ucapnya.

Juanda mengatakan, dalam sebuah negara demokrasi, peran oposisi sangat diperlukan.

Keberadaan oposisi dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi seluruh kebijakan serta program pemerintah.

"Saya pikir yang penting dalam negara demokrasi bagaimana kontrol atau pengawasan dari masyarakat kemudian lembaga yang berwenang," kata Juanda.

Sebelumnya, calon presiden pada Pilpres 2019 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019. Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Ketua DPP PKS: Pendukung Prabowo Ingin Koalisi 02 Oposisi Pemerintah

Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat bahwa tidak hanya PAN dan Demokrat yang berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung pasca-Pilpres 2019.

Menurut Hendri, tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.

"Gerindra apakah mungkin? itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).