Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-putusan MK, PGI Ajak Masyarakat Kembali Rajut Persahabatan

Kompas.com - 28/06/2019, 09:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Gereja Indonesia (PGI) mengimbau seluruh masyarakat Indonesia, baik pemilih dan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pemilih dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

"Untuk sama-sama menghormati putusan MK ini yang bersifat final," kata Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2019).

Gomar mengimbau seluruh pihak, baik para elite maupun pendukung Jokowi dan Prabowo untuk meneduhkan suasana dengan menunjukkan persahabatan sebagai sesama anak bangsa.

Baca juga: Usai Putusan MK, ICMI Berharap Pendukung Capres Tak Ribut di Medsos

"Saatnya para elite bangsa ini menunjukkan keteladanan berupa kedewasaan berpolitik di tengah-tengah masyarakat yang sempat terpolarisasi akibat kontestasi Pilpres lalu," ujarnya.

Gomar mengajak, seluruh elemen masyarakat yang masih berbeda pilihan politik untuk kembali bersatu menyambut Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang kemungkinan bakal memerintah lima tahun ke depan.

"Untuk bersatu menyambut kehadiran Bapak Joko Widodo dan Bapak KH Ma’ruf Amin untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Oktober yang akan datang," ujarnya.

Gomar meyakini presiden dan wakil presiden terpilih nanti dapat merangkul seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan berdasarkan pilihan politik.

"Saya percaya Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dapat merangkul semua rakyat tanpa membedakan pilihan politik, dan bertindak sebagai Presiden yang mengayomi semua kelompok masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Pasca Putusan MK, IHSG Dibuka Menguat 0,35 Persen

Selanjutnya, Gomar mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia dapat memetik pelajaran berharga selama Pilpres yang lalu, dengan seluruh dinamika dan permasalahannya.

Untuk itu, ia meminta seluruh masyarakat terus menyempurnakan proses-proses demokrasi.

"Sebagai bangsa yang bermartabat, kita harus terus menyempurnakan proses-proses demokratisasi yang kita tempuh seraya semakin memperteguh komitmen kebangsaan kita," pungkasnya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilpres 2019.<br /> KPU langsung menggelar rapat pleno untuk membahas persiapan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, hasil pemilu 2019.<br /> Menurut ketentuan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan 3 hari pasca putusan MK terkait sengketa pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com