Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Kompas.com - 25/06/2019, 21:48 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan mahasiswa sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal ini untuk menghindari terjadinya kelelahan petugas yang bekerja terlalu lama.

"Salah satu yang kami usulkan adalah memanfaatkan mekanisme KKN (Kelompok Kerja Nyata (KKN) dan magang yang sekarang ada di universitas-universitas untuk menyuplai tenaga Pemilu di lapangan," kata Koordinator Peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

"Karena yang kami lihat di lapangan, kalau petugas pemilunya itu adalah anak muda, mereka biasanya bekerja lebih efisien dalam waktu lebih singkat," sambungnya.

Menurut Abdul, pemanfaatan mahasiswa KKN sebagai petugas KPPS bisa dinilai sebagai dukungan civitas akademika terhadap penyelenggaraan pemilu.

Apalagi, dengan memanfaatkan mahasiswa KKN atau magang, bisa memangkas anggaran untuk petugas KPPS.

Baca juga: UGM Sarankan KPU Tak Rekrut KPPS yang Punya Riwayat Sakit Kambuhan

Meski begitu, Abdul menyadari bahwa banyak anak muda yang belum punya pengalaman terlibat langsung sebagai petugas.

Oleh karenanya, ia menyarankan adanya mekanisme yang menggabungkan petugas KPPS baru dan petugas yang sudah berpengalaman dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami akan lihat dan bekerja sama dengan KPU untuk memformulasi mencampur antara petugas yang berpengalaman dengan yang baru," ujar Abdul.

KPU disarankan untuk menjajal usulan tersebut di Pilkada 2020. Jika dinilai efektif, mekanisme ini bisa dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri menilai tidak perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Pemilu karena tim yang dibuat Kementerian Kesehatan bersama IDI sudah cukup. Tim gabungan Kementerian Kesehatan, IDI dan KPU juga telah menjelaskan secara detail penyebab kematian ratusan petugas KPPS. Sebelumnya DPR mengusulkan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta pemilu untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan petugas KPPS dan rekomendasi ke depan. #KPPSMeninggal #TGPFPemilu #Mendagri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com