UGM Sarankan KPU Tak Rekrut KPPS yang Punya Riwayat Sakit Kambuhan

Kompas.com - 25/06/2019, 17:28 WIB
Ketua KPU Arief Budiman dan Tim Peneliti UGM di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman dan Tim Peneliti UGM di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim peneliti Universitas Gadjah Mada ( UGM) menemukan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemilu ( KPPS) yang memiliki multiple morbidity (pernah mengalami sakit secara berulang) lebih rentan mengalami sakit dalam mengikuti proses penyelenggaraan pemilu.

Sakit yang dialami petugas KPPS itu bisa saja kambuh ketika penyelenggaraan pemilu, bahkan berujung pada kematian.

Hal ini menjadi salah satu penelitian yang diungkap oleh tim peneliti UGM mengenai penyebab meninggalnya KPPS, yang disampaikan KPU.

"Yang kami temukan sementara adalah bahwa petugas dengan multiple morbidity yaitu sakit yang lebih dari satu kali, itu lebih rentan untuk mengalami kesakitan dan meninggal pasca pemilu," kata Koordinator Peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Penelitian UGM Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS Bukan Diracun

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa seluruh petugas KPPS yang sakit memiliki kecenderungan multiple morbidity.

Oleh karena hal tersebut, tim peneliti merekomendasikan KPU untuk tak menugaskan petugas KPPS yang memiliki multiple morbidity pada jabatan yang krusial.

Sebab, mereka lebih berisiko untuk mengalami sakit kambuhan.

"Jadi kalau pun sulit untuk menemukan yang seratus persen sehat, kita harapkan orang yang seminimal mungkin memiliki riwayat sakit," ujar Abdul.

Baca juga: 8.000 Personel TNI-Polri Disiagakan di Gedung KPU Saat Penetapan Calon Terpilih

Tim peneliti juga merekomendasikan KPU untuk membekali petugas KPPS dengan keterampilan manajemen risiko yang baik.

Karena, penelitian membuktikan, petugas yang sakit ataupun meninggal memiliki kelemahan dalam menangani stres yang ditimbulkan akibat beban kerja yang tinggi.

"Jadi kalau ada orang yang sakit tidak jelas mau dibawa ke mana, manajemennya seperti apa, sehingga tidak mengerti ditanganinnya seperti apa, sehingga menyebabkan meninggal petugas. Dari KPU adalah perlu ditingkatkan manajemen risiko di garis depan," kata Abdul.

Baca juga: Rahmat Baequni Ditangkap Terkait Hoaks Anggota KPPS Diracun

Untuk diketahui, penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti UGM lintas fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi.

Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari 11.781 TPS yang tersebar di seluruh DIY, tim peneliti melakukan penelitian di 400 TPS.

Adapun dari sekitar 400 petugas KPPS yang meninggal, 12 di antaranya berasal dari DIY.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Nasional
Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X