Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Dorong Potensi Kerja Sama Maritim di KTT Asean

Kompas.com - 23/06/2019, 17:38 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong kerja sama konkret bidang maritim dalam KTT ASEAN di Bangkok, Thailand.

"Isu terkait ketersediaan komoditas, nilai jasa angkutan, serta relaksasi regulasi perlu kita percepat. 'Monitoring' dan evaluasi harus dilakukan guna mencapai visi BIMP EAGA 2025," kata Presiden Jokowi ketika berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-13 yang dihelat di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu (23/6/2019), seperti dikutip Antara.

Kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), menurut Presiden, merupakan forum yang tepat untuk majukan kerja sama konkret antara wilayah negara di kawasan itu sehingga pembangunan ekonomi dan kemakmuran juga dapat dirasakan bersama.

Presiden Jokowi mengaku sangat percaya manfaat kerja sama. Karena itu, Presiden sangat menyambut baik kerja sama yang konkret antara empat negara, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal, yaitu pertama, kerja sama konektivitas harus terus dorong, tidak saja infrastruktur fisik namun juga infrastruktur teknologi.

"Kita harus terus tingkatkan ketersediaan infrastruktur ICT (Information Communication Technology) guna mendukung pertumbuhan ekonomi baru ekonomi digital," ujar Presiden Jokowi.

Selain itu, kita harus memaksimalkan pemanfaatan jalur-jalur konektivitas yang sudah ada, salah satu contohnya pelayaran Bitung-Davao maupun penerbangan Manado-Davao.

Kedua, Presiden mengingatkan agar potensi maritim perlu terus ditingkatkan sehingga program pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan yang inklusif harus didukung.

Di Indonesia, Presiden memberikan contoh, memiliki Aruna "start up" perdagangan perikanan yang berhasil meningkatkan pendapatan nelayan hingga 20 persen. Langkah inovatif seperti ini harus menjadi salah satu fokus kita ke depan.

"Sektor pariwisata bahari dengan melibatkan masyarakat luas perlu terus dikembangkan, seperti konsep ekowisata berbasis masyarakat dan wisata 'cruise' dan 'yacht'," ujar Presiden Jokowi.

Ketiga, Presiden Jokowi minta jejaring kerja diantara kalangan swasta utamanya melalui BIMP-EAGA Business Council perlu diperkuat.

Di penghujung sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia melihat adanya urgensi untuk membentuk Sekretariat Bersama BIMP-EAGA guna mendukung implementasi berbagai program dalam visi BIMP-EAGA 2025.

Presiden Jokowi juga ingin menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap masalah keamanan di sub-kawasan, berbagai ancaman keamanan seperti penculikan di laut, mengganggu kegiatan ekonomi, khususnya potensi ekonomi maritim.

"Untuk itu efektifitas kerja sama keamanan perlu terus ditingkatkan,” tegas Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com