Dicecar Pertanyaan Seputar Audit Situng, Ahli Jawab "Bukan Wewenang Saya"

Kompas.com - 20/06/2019, 14:57 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak AHakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi ahli pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Marsudi Wahyu Kisworo menegaskan, ia tidak memiliki wewenang mengaudit sistem informasi penghitungan suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, Marsudi adalah salah satu desainer Situng pada Pemili 2019 lalu dan dihadirkan di sidang atas permohonan KPU sebagai pihak terkait.

Baca juga: Ahli KPU: Tak Perlu Robot, Mahasiswa Semester 1 Pakai Excel Bisa Download Data Situng

Dalam sidang ke-4, Kamis (20/6/2019) siang, awalnya salah seorang kuasa hukum pemohon (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) bertanya kepada Marsudi. Apakah terdapat prosedur/ mekanisme, jaminan keamanan hingga evaluasi ketika merancang Situng?

Marsudi menjawab, "ada semua. Dalam desain arsitektur IT itu ada framework-nya. Dan pada waktu kami merancang ini (Situng) dulu, itu sudah terpenuhi semua".

Kuasa hukum pemohon pun kemudian bertanya kembali. Apakah Marsudi juga terlibat dalam memastikan apakah KPU sebagai user mengoperasionalkan Situng sesuai dengan standard atau tidak?

Baca juga: Ahli KPU: Situng Tak Untungkan Salah Satu Paslon

Marsudi pun membantahnya. Ia menegaskan, dirinya merupakan desainer arsitektur Situng, bukan sebagai auditor atau pihak yang memeriksa apakah Situng digunakan berdasarkan standard atau tidak.

"Maaf, kalau audit bukan saya. Saya ini enggak punya kewenangan dalam hal itu," jawab Marsudi.

Meski demikian, kuasa hukum pemohon terus bertanya soal itu.

Baca juga: Ahli KPU Sebut Tidak Ada Pengurangan Suara Paslon 02 di Situng

Ia menegaskan lagi, "berarti Bapak ini cuma mendesain ya, lalu apa yang terjadi pada Situng selanjutnya, (digunakan) sesuai (standard) atau tidak, anda enggak tau ya?"

Dicecar pertanyaan itu, peraih gelar doktor ilmu komputer Curtin University Australia tersebut sempat tersenyum.

Ia kemudian menjawab, "ya KPU memang tidak mengundang saya (untuk mengaudit Situng). Saya enggak bisa ikut campur dengan tiba-tiba datang ke sana. Bisa ditangkap polisi saya".

Baca juga: JEO-Pokok Perkara dan Jawaban Tergugat Sidang MK Sengketa Pilpres 2019

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X