PAN Dinilai Tak Punya Komitmen Kuat di Koalisi Pendukung Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie memprediksi Partai Amanat Nasional (PAN) akan memutuskan keluar dari koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Jerry, PAN berpotensi bergabung dengan koalisi parpol pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan sengketa hasil Pilpres 2019.

Pasalnya banyak pihak melihat permohonan sengketa yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sulit untuk dikabulkan oleh MK karena selisih suara yang cukup besar.

Baca juga: Sekjen: PAN Konsisten Ada di Koalisi Pendukung 02!

"Kemungkinan besar mereka (PAN) merapat. Dalam dunia politik tidak ada kawan abadi, jadi hal ini cukup lumrah terjadi," ujar Jerry saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

Jerry berpendapat, secara politik PAN menargetkan kadernya dapat duduk di kabinet atau berada di lingkaran kekuasaan.

Selain itu, PAN dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. Berbeda halnya dengan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal sudah menunjukkan koalisi yang solid.

"PAN kan hanya mencari politik aman saja agar ada kadernya di kabinet. Mereka juga seperti Demokrat main dua kaki dan tidak punya komitmen di koalisi (Prabowo-Sandiaga)," kata Jerry.

"Mereka bukan koalisi permanen tapi temporer bisa saja mereka keluar," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai bahwa secara de facto partainya tak lagi berada di koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bara mengatakan, meski belum ada sikap resmi, namun kemungkinan besar PAN akan bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Bara, ada beberapa pertimbangan yang muncul dalam pembicaraan tak resmi di internal partai. Salah satunya soal menjawab tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depannya, antara lain terkait kemiskinan dan intoleransi.

Baca juga: Membaca Sinyal Demokrat dan PAN untuk Koalisi Jokowi...

Selain itu, sejak berdiri pada Agustus 1998, PAN lebih banyak berada di posisi pendukung pemerintah. Dengan demikian, kata Bara, berada dalam pemerintahan sudah menjadi pola dan tradisi PAN.

Secara terpisah, Sekjen PAN Eddy Soeparno saat ini partainya masih konsisten dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur serta memperjuangkan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, Eddy mengatakan, arah politik PAN ke depannya baru akan ditentukan usai MK memberikan keputusan terkait perkara Pemilu 2019.