Kompas.com - 12/06/2019, 07:42 WIB
Sekjen PAN, Eddy Soeparno KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALSekjen PAN, Eddy Soeparno

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan pernyataan Wakil Ketua Umum Bara Hasibuan mengenai posisi PAN di koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga adalah pernyataan pribadi, bukan pernyataan resmi partai.

Hal ini disampaikan Eddy menanggapi Waketum Bara Hasibuan yang menilai secara de facto PAN sudah tidak menjadi bagian dari koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Iya, apa yang disampaikan Bara Hasibuan (BH) adalah pernyataan pribadi dan bukan sikap resmi PAN," kata Eddy saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

Eddy mengatakan, selaku Sekjen PAN pernyataannya bisa dipercaya bahwa saat ini PAN masih konsisten dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur serta memperjuangkan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Waketum PAN: Kemungkinan Besar Kami Gabung ke Koalisi Pemerintah

"Saya Sekjen partai, jadi pernyataan saya bisa dijadikan pegangan. Kita konsisten di koalisi parpol pendukung paslon 02 dan PAN sepenuhnya akan memperjuangkan hak paslon kita di MK," ujarnya.

Selanjutnya, Eddy mengatakan arah politik PAN ke depannya baru akan ditentukan usai MK memberikan keputusan terkait perkara Pemilu 2019.

"Arah politik PAN ke depannya akan kita tentukan kemudian, setelah putusan MK keluar," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menilai secara de facto partainya tidak lagi berada di koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Waketum: PAN Sebaiknya Berada di Dalam Pemerintahan yang Dipimpin Pak Jokowi

Sehingga, internal partai sudah mulai membicarakan mengenai langkah apa yang akan diambil selama lima tahun ke depan.

"Jadi sudah mulai ada pembicaraan mengenai langkah berikutnya bagi PAN, apa yang terbaik bagi PAN, posisi kita, dari sekarang sampai 5 tahun ke depan bagaimana baiknya," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

"Dan kemungkinan bergabung dengan pemerintahan besar sekali," ucapnya.

Namun, Bara mengatakan arah politik PAN tetap harus menunggu digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Nasional
Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Nasional
48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

Nasional
Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Nasional
Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Nasional
Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Nasional
Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Nasional
Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Nasional
Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
KPK Pindahkan Penahanan Bupati Kolaka Timur ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari

KPK Pindahkan Penahanan Bupati Kolaka Timur ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari

Nasional
95 Persen Benda Peninggalan Kerajaan Bone Hilang, Kemendikbud: Dibawa Petugas Museum

95 Persen Benda Peninggalan Kerajaan Bone Hilang, Kemendikbud: Dibawa Petugas Museum

Nasional
Berkas Perkara Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono Dilimpahkan ke Pengadilan

Berkas Perkara Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono Dilimpahkan ke Pengadilan

Nasional
Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

Nasional
Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'?

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.