Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Ditolak, Ombudsman Kembali Diundang KPK untuk Penyidakan

Kompas.com - 07/06/2019, 17:51 WIB
Christoforus Ristianto,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - KPK mengundang kembali Ombudsman RI untuk datang meninjau Rutan Kelas 1 KPK, Jumat (7/6/2019) pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, Ombudsman RI ditolak masuk ke Rutan Kelas 1 KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk melakukan sidak di rutan tersebut. 

"Baru saja dikasih tahu bahwa kami boleh datang, jam 14.00 kami dibolehkan ke KPK, tapi kami ada agenda lain," ujar Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala saat meninjau terminal BBM Pertamina di Jakarta Utara, Jumat (7/6/2019).

Baca juga: Tak Diizinkan Masuk, Ombudsman Batal Tinjau Rutan KPK Saat Lebaran

Menurut Adrianus, dalam unsur penyidakan, sejatinya KPK sudah siap saat Ombudsman datang. Namun, dinilai karena dinilai belum siap, Ombudsman enggan datang kembali ke KPK.

"Jadi sudahlah kami tidak datang, KPK belum siap," ucapnya.

Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka pemantauan pelayanan publik selama libur Lebaran.

Baca juga: Ombudsman Sayangkan Dokter PNS Puskesmas Setiabudi Cuti Libur Lebaran

Sebelumnya, tim Ombudsman yang dipimpin Adrianus tiba di Rutan KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Ombudsman kemudian masuk dan mengecek sejumlah sarana dan prasarana, seperti loker penyimpanan barang dan sejumlah papan informasi terkait jam kunjungan selama Lebaran.

Ombudsman kemudian diminta untuk menunggu kepastian peninjauan ke dalam rutan KPK. Namun, setelah menunggu sekitar 30 menit, Ombudsman pun tidak jadi meninjau ke dalam rutan.

"Nampaknya perintah perizinannya lama sekali ya, ya kita enggak bisa menunggu. Ya, apakah itu jawaban menolak halus atau tidak, tapi sepertinya menolak secara halus ya," ujar Adrianus.

Adrianus menuturkan, pihak Rutan KPK belum bisa memastikan apakah bisa dikunjungi atau tidak. Ombudsman pun akan membuat berita acara perkara dan akan dikirimkan ke Direktorat Jenderal KPK.

"Kami akan surati ya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com