Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Sayangkan Dokter PNS Puskesmas Setiabudi Cuti Libur Lebaran

Kompas.com - 07/06/2019, 11:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) menyayangkan dokter yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Puskesmas Kelurahan Setiabudi mengambil cuti dan menyerahkan dokter berstatus pegawai kontrak yang bertugas selama libur lebaran.

"Di puskesmas ini, selama lebaran dijalankan oleh dokter non PNS ya, dokter PNS-nya semua cuti. Saya kira enggak tepat kalau seperti itu karena penanggung jawabnya ada pada dokter PNS di Puskesmas," ujar anggota ORI Adrianus Meliala saat peninjauan pelayanan publik di Puskesmas Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2019).

Baca juga: Tak Diizinkan Masuk, Ombudsman Batal Tinjau Rutan KPK Saat Lebaran

Adrianus menuturkan, sejatinya pelayanan publik di Puskesmas tidak bisa hanya diserahkan pada pegawai yang berstatus kontrak. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi dinas kesehatan DKI Jakarta.

Sementara itu, kepala harian Puskesmas Kelurahan Setiabudi, Herjuno, menyatakan, selama lebaran, terdapat tiga shift kerja untuk pelayanan di Puskesmas.

"Untuk pagi, ada satu dokter dan perawat. Kemudian, untuk siang, dokter dan perawat masing-masing ada dua, dan malam harinya dokter dan perawat masing-masing satu orang," papar Herjuno.

Baca juga: Ombudsman: Pemerintah Lamban Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Adapun untuk jumlah pasien, lanjutnya, rata-rata ada sekitar 150 sampai 200 orang. Adapiun pada lebaran ini, ketersediaan obat juga tidak ada masalah.

"Ketersediaan obat sejauh ini tidak ada masalah. Stok obat masih aman," ucapnya.

Adapun pada hari ini ORI meninjau delapan lokasi, yaitu Rutan KPK, Puskesmas Setia Budi, Polsek Cempak Putih, Rutan Pondok Bambu, Polsek Pulogadung, Pertaminan Pelumpang, RS Koja, dan Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara.

Kompas TV YLBHI memiliki temuan awal adanya pelanggaran HAM saat kericuhan yang terjadi di kawasan Thamrin, 22 Mei lalu. Ada beberapa catatan temuan awal yakni kekerasan terhadap massa, jurnalis hingga tim medis. YLBHI akan membuka posko pengaduan untuk korban kericuhan 21-22 Mei melalui LBH Jakarta, Kontras, dan LBH Pers. Nantinya pengaduan akan diteruskan ke Komnas HAM, Ombudsman, dan KPAI. Sekaligus untuk mengungkap dalang kericuhan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com