Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pakar Golkar Pastikan Tak Ada Munaslub hingga Desember 2019

Kompas.com - 27/05/2019, 21:22 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memastikan bahwa partainya tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada 2019.

Menurut Agung, sesuai jadwal, musyawarah nasonal (Munas) baru akan digelar pada Desember 2019.

"Tidak ada alasan dan tidak ada dasar untuk menggelar Munaslub," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Minta Jatah Menteri, Agung Laksono Sebut Golkar Punya Hak Tawar dalam Koalisi

Agung mengakui ada sebagian kecil Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar yang menggulirkan wacana digelarnya Munaslub pasca pemilu 2019. Namun, suara tersebut tidak mewakili suara DPD secara keseluruhan.

Menurut Agung, isu Munaslub tidak tepat jika dikaitkan dengan pencapaian partai pada pemilu. Elektabilitas dan perolehan suara pada periode kepemimpinan Golkar saat ini tidak berbanding jauh dengan sebelumnya.

"Secara bertahap, melalui hasil perhitungan KPU, Golkar sudah melebihi hampir 13 persen. Ini sebuah karya yang patut diapresiasi," kata Agung.

Baca juga: Agung Laksono Bocorkan 9 Nama Kader Golkar Calon Pimpinan DPR dan MPR

Munas akan digelar pada 22 Desember 2019. Saat itu baru akan dilakukan pemilihan ketua dan pengurus, termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Jadi tidak perlu dua kali kerja. Kami Dewan Pakar berpandangan tidak perlu Munaslub, tapi pada Desember ada musyawarah nasional," kata Agung.

Kompas TV Jajaran Reskrim Polres Wonogiri berhasil menangkap Nurhayati Kustanti, seorang dosen universitas swasta di Kediri, yang membunuh anggota DPRD Sragen, Jawa Tengah, sekaligus caleg dengan cara diracun sebanyak 3 kali berturut-turut. Terkait kasus pembunuhan caleg asal Sragen, Jawa Tengah oleh salah satu dosen, kita langsung konfirmasi Kapolres Wonogiri, AKBP Uri Nartanti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com