PPP Ajukan 21 Gugatan ke MK

Kompas.com - 26/05/2019, 08:04 WIB

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi(Fabian Januarius Kuwado)

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya mengajukan 21 gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di sejumlah daerah pemilihan.

Rinciannya, kata Baidowi, adalah empat gugatan terkait DPR RI, 4 gugatan DPRD provinsi dan 13 gugatan DPRD kabupaten/kota.

"Selain itu ada tujuh gugatan internal partai yang akan diselesaikan secara internal," kata Baidowi di Jakarta, Sabtu (25/5/2019), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, untuk gugatan eksternal, terkait gugatan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) ke MK, PPP memiliki data-data lengkap terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Menurut dia, PPP memiliki dokumen C1, DAA1, DA1 dan DB1 untuk mengetahui adanya pelanggaran tersebut.

"Akibat pelanggaran secara TSM tersebut PPP dirugikan sehingga berpengaruh terhadap suara maupun kursi," ujarnya.

Dia berharap MK memeriksa perkara secara cermat, objektif dan memerhatikan fakta-fakta persidangan, bahkan di beberapa kabupaten sudah terbit rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Kompas TV Suharso Monoarfa dikukuhkan sebagai Plt Ketua Umum PPP dalam musyawarah kerja nasional ketiga PPP di Cisarua, Bogor, Rabu (20/3/2019) malam kemarin. Pasca-pengukuhannya Suharso mengajak kubu PPP versi Djan Faridz kembali bergabung dan mengantar PPP melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada pemilu nanti. Selain itu Suharso juga menyatakan telah mundur dari keanggotaannya di dewan pertimbangan presiden. Pengukuhan Suharso Monoarfa berlangsung mulus. Meskipun sebelumnya ada sejumlah politisi PPP yang menyampaikan penunjukan Suharso Monoarfa tidak sesuai ketentuan AD/ART partai. Penunjukan Suharso ditolak Ketua DPP PPP, Rudiman. Menurutnya sesuai AD/ART partai seharusnya Plt Ketua Umum dijabat oleh salah satu wakil ketua umum. Rudiman menilai penunjukan Suharso berdasarkan Fatwa Majelis Syariah PPP bersifat inkonstitusional. #PPP #KetuaUmumPPP #SuharsoMonoarfa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.