Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Imbau Semua Pihak Menahan Diri dan Tak Lakukan Provokasi

Kompas.com - 22/05/2019, 17:45 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengimbau seluruh pihak menahan diri agar tidak terjadi kekerasan fisik terkait aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019 yang tengah berlangsung.

Sejak Selasa (21/5/2019) sore, kelompok masyarakat yang menolak hasil pilpres menggelar demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan sempat terjadi kericuhan pada Selasa malam hingga Rabu (22/5/2019) dini hari.

"Saya mengimbau seluruh pihak, masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri, agar tidak melakukan kekerasan fisik," ujar Prabowo saat menggelar konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Prabowo Minta Pendukungnya Jangan Pakai Kekerasan

Prabowo juga meminta masyarakat menghindari kekerasan verbal melalui media sosial. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, kekerasan verbal berpotensi menciptakan provokasi.

"Termasuk kepada seluruh pejabat publik, kepolisian, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, netizen dan seluruh anak bangsa untuk menghindari kekerasan verbal yang dapat memprovokasi, apalagi di bulan ramadhan yang suci dan baik ini," ucapnya.

Dalam kesempatan itu Prabowo kembali menegaskan sikapnya soal penggunaan hak konstitusional dalam menyikapi hasil pilpres.

Baca juga: Wapres: Kita Harap Semua Pemimpin, Pak Prabowo, dan Pak Sandi Tenangkan Masyarakat

Ia mengatakan, pihaknya mendukung perjuangan yang berakhlak, damai, dan tanpa kekerasan.

"Seperti yang sudah kami sampaikan berkali-kali sebelumnya, kami mendukung semua penggunaan hak konstitusional yang berakhlak, yang damai, dan tanpa kekerasan, dalam perjuangan politik kebangsaan kita," kata Prabowo.

Dalam konferensi pers tersebut hadir calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais.

Hadir pula sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) antara lain Fadli Zon, Dahnil Anzar Simanjuntak, Ferry Juliantono, Neno Warisman, Andre Rosiade, mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan mantan Kepala Staf TNI AU Imam Sufaat.

Kompas TV 1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu serentak, dini hari pukul 01.46 (21/05/2019). Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilu menjelaskan bahwa rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara adalah satu kesatuan. KPU langsung menggelar rapat pleno setelah perhitungan selesai, yang disaksikan dan dihadiri para saksi dari kedua pasangan calon. 2.Mantan Danjen Kopassus, mayjen (purn) Soenarko ditahan dan menjadi tersangka dengan tuduhan memiliki dan menguasai senjata api illegal. TNI dan Polri melakukan penyelidikan terhadap Soenarko yang berstatus sipil dan Praka BP terkait kasus penyelundupan senjata api ini. Penyidik dari Mabes Polri dan POM TNI tengah melakukan penyidikan keduanya di Markas Puspom TNI, Cilangkap. 3.Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (mk). Sebelumnya KPU menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk pilpres 2019, selasa dini hari. Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri, dengan angka 55,50 % untuk Jokowi- Ma’ruf Amin dan 44,50 % untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com