Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Politik PKB di Hari Kebangkitan Nasional

Kompas.com - 20/05/2019, 19:13 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menyampaikan tiga agenda politik PKB dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2019.

Agenda tersebut disampaikan dalam acara diskusi "Kebangkitan Nasional" di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Pria yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan, agenda politik PKB yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan menjadi prioritas karena banyak lembaga pendidikan yang merupakan keluarga besar PKB.

Baca juga: Diduga Ada Penggelembungan Suara Caleg PKB, Bawaslu NTT Lakukan Supervisi

"Ratusan ribu lembaga pendidikan yang menjadi keluarga besar kita, butuh kita mutukan dan berdayakan, enggak peduli menteri pendidikannya siapa, itu enggak penting. Yang penting pendidikan NU maju dan bermutu," kata Cak Imin.

Cak Imin mengatakan, PKB juga memprioritaskan usaha kecil dan menengah (UKM). Ia menceritakan langkah yang diambil Menteri Koperasi dan UKM Adi Santoso di era Presiden BJ Habibie untuk membangun fondasi ekonomi kecil menengah lewat koperasi.

"Maka tekad kita adalah dalam waktu yang secepatnya, harus ada UU yang memberi ruang gerak kemajuan ekonomi kelas bawah menengah di tingkat grassroot, di seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: PKB Jabar Wajibkan Seluruh Caleg Terpilih Ikut Sekolah Politik

Selanjutnya, agenda politik PKB adalah memajukan dakwah sosial dan budaya. Cak Imin menyoroti kebudayaan sebagai alat untuk menata Indonesia lebih maju.

"Biarkan Bung Karno menyatakan politik adalah panglima, biarkan Pak Harto menyatakan ekonomi adalah panglima, maka hari ini kebudayaan adalah panglima buat kita menata Indonesia yang lebih maju. Karena disitu terangkum keagamaan, ideologi, dakwah, dan seterusnya yang harus ditata dengan baik," pungkasnya.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kamis (16/5/2019) lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah. KPK menggeledah ruang kerja eselon 1 di Kementrian Kelautan dan Perikanan meski demikian KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait pokok perkara ini. Selain itu KPK juga menggeledah kantor PT Daya Radar Utama di Jakarta Utara. PT Daya Radar Utama merupakan perusahan yang bergerak di bidang perkapalan. #KPK #KementerianKKP #Penggeledahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com