Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Audit Situng KPU, Diusulkan Sandiaga hingga Disepakati TKN

Kompas.com - 06/05/2019, 14:21 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Proses penghitungan suara hasil Pemilu 2019 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dilakukan pemungutan suara pada 17 April kemarin. Penghitungan suara dapat dipantau seluruh masyarakat melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU yang ada di situs KPU.

Seluruh proses penghitungan dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak bisa turut melakukan pengawasan dan koreksi apabila menemukan kekeliruan dalam proses penghitungan ini.

Dari kedua kubu pasangan calon presiden, masing-masing menemukan dan melaporkan sejumlah kesalahan input data ke Situng KPU. Kesalahan ini kemudian banyak diasumsikan sebagai upaya terpola yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Hingga akhirnya, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyarankan KPU untuk mengaudit Situng miliknya.

Usul audit

Usulan audit Situng KPU ini disampaikan oleh sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta di sela menjalankan kegiatannya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/5/2019).

Sandi menyebut, Situng KPU perlu diaudit karena berulang kali ditemukan salah memasukkan data yang pada akhirnya menambah atau mengurangi perolehan suara salah satu kubu.

Kesalahan-kesalahan itu, menurut Sandi, ditemukan oleh aktivis atau relawan yang selama ini aktif melakukan pemantauan.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalah berkaitan data entry di Situng," kata Sandiaga.

Baca juga: Demi Pemilu Berkualitas, Sandiaga Minta Situng KPU Diaudit

Hindari stigma negatif


Sandiaga menyebut, audit ini penting dilakukan untuk menghindari dugaan adanya pola kecurangan yang menguntungkan satu pihak.

"Perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini terpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," ujar dia.

Usul audit ini dilakukan bukan karena perolehan suara Sandiaga dan pasangannya, Prabowo yang ada di bawah perolehan suara Jokowi-Ma’ruf. Namun, untuk mencapai pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

"Karena ini bukan tentang kalah menang, yang mengadukan kecurangan itu sudah dua kubu, kubu 01 dan 02," ucap Sandiaga.

Fahri Hamzah mendukung

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan satu suara dengan Sandiaga Uno tentang audit yang harus dilakukan pada Situng KPU. Bahkan, ia mengusulkan untuk dilakukan audit secara menyeluruh, termasuk pada metode yang digunakan.

"Ya memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh. Makanya, menurut saya, audit ini gunanya itu lebih kompleks, lebih kompleks dari sekadar audit keuangan, tapi soal prosedur, metode," ujar politisi yang dulu maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com