Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

"Ohana", Pak Prabowo?

Kompas.com - 03/05/2019, 18:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

OHANA, means family!” Kutipan dari film animasi Lilo & Stitch yang diproduksi tahun 2002 oleh Walt Disney Feature Animation mungkin menjadi pertanyaan paling krusial bagi Calon Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini.

Keluarga, menjadi hal paling penting ketika angka demi angka berubah seiring "real count" Pilpres 2019 yang dapat dilihat secara langsung melalui Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU.

Hasilnya? Jika masih mempercayai sistem penyelenggara kompetisi politik di Indonesia, silahkan Anda cek sendiri.

Keluarga bagi Pak Prabowo saat ini lebih penting dibandingkan sikap partai-partai koalisi pendukungnya yang secara dramaturgi Erving Goffman mempertunjukan interaksi simbolik bergesernya dukungan para pemimpin mitra koalisi politik Gerindra.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi Laporkan KPU dan Lembaga Survei ke Bawaslu

Tanpa malu-malu, sejumlah pemimpin partai-partai mitra koalisi yang rupanya juga memantau hitung cepat (quick count), meski dinafikan kesahihannya oleh Prabowo, melihat hasil positif dari Pemilu 2019 yakni lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Interaksi simbolik sejumlah elite mitra koalisi Gerindra yang rapuh sejatinya sudah dipertunjukkan sebelum gelaran Pemilu 2019. Mulai dari sikap mempertunjukan dukungan kepada Capres Joko Widodo, ada pula yang berposisi sebagai mitra namun secara struktural memilih membebaskan kader maupun simpatisannya untuk netral.

Dalam kondisi saat ini hanya keluarga besar Raden Mas Sumitro Djojohadikusumo yang dapat diandalkan Prabowo Subianto. Serupa ketika titik terendah harus dialami keluarga ini pada akhir 1950-an dan akhir 1990-an.

Jurnalis senior Aristides Katoppo dalam biografi Sumitro, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (2000) dan Mochtar Lubis (Catatan Subversif) menulis pada akhir 1950-an, Pak Sumitro dan keluarga diburu rezim saat itu.

Nama besar Margono Djojohadikusumo, bapak koperasi bersama Muhammad Hatta, sekaligus pendiri Bank BNI 1946 seolah tak berbekas. Keluarga Sumitro hidup berpindah negara demi menghindari penangkapan.

Baca juga: Relawan Prabowo-Sandi Rahasiakan Lokasi Tim IT yang Pantau Kesalahan Situng KPU

Masa-masa kepahitan tersebut tentu menciptakan ikatan yang kuat dalam keluarga tersebut, bahkan ketika masa panen tiba: Pak Mitro menjadi aliansi kekuatan Orde Baru di bidang ekonomi. Posisi yang tidak bisa dibantah adalah jalan terang dan lapang bagi keluarga Pak Sumitro.

Namun kepahitan kedua rupanya hadir seiring tumbangnya besan Pak Sumitro, sekaligus mertua Prabowo Subianto. Ekonomi terpuruk ke titik nadir.

Rakyat yang marah butuh individu-individu yang menjadi sasaran. Resep ngawur International Monetary Fund (IMF) memperunyam kondisi Indonesia.

Mantu Pak Sumitro, Joseph Sudrajat Djiwandono sebagai Gubernur Bank Indonesia ada di titik terpanas. Demikian juga Prabowo Subianto yang dijerat tuduhan pelanggaran HAM.

Ini masih ditambah krisis ekonomi yang membuat bisnis putra bungsu Pak Sumitro, Hashim Djojohadikusumo, terpuruk.

Untuk kali kedua keluarga besar Pak Sumitro mengalami kepahitan. Luar biasanya, keluarga besar tersebut tetap saling mendukung dan terhubung, bahkan ketika Hashim Djojohadikusumo berada di balik bui Salemba pada 2002 untuk tuduhan yang diada-adakan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com