BPN Prabowo-Sandi Laporkan KPU dan Lembaga Survei ke Bawaslu

Kompas.com - 03/05/2019, 17:53 WIB
Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah lembaga survei ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (3/5/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah lembaga survei ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (3/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan sejumlah lembaga survei ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Dasco menyebut pelaporan ini terkait dugaan pelanggaran administrasi.

"Dua-duanya, kami melaporkan lembaga survei dan KPU. Semua lembaga survei yang kemarin pada 17 April 2019 melakukan quick count di televisi," ujar Dasco saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Laporkan KPU ke Bawaslu, BPN Prabowo-Sandiaga Minta Situng Dihentikan


Menurut Dasco, Bawaslu sebelumnya menyatakan kepada BPN bahwa KPU dapat membentuk lembaga atau dewan etik yang akan memeriksa dugaan pelanggaran lembaga survei terhadap proses hitung cepat hasil pemilu atau quick count.

Di sisi lain, BPN menduga lembaga survei yang menggelar quick count menyebarkan informasi hasil hitung cepat yang menyesatkan.

Menurut Dasco, hitung cepat yang dilakukan lembaga survei hasilnya tidak hanya berbeda dengan real count yang dilakukan BPN. Tetapi, hasilnya juga berbeda dengan perhitungan KPU.

Baca juga: Pramono Nilai Aneh Permintaan BPN agar Situng KPU Dihentikan

 

BPN menyayangkan tidak ada sanksi yang diberikan KPU kepada lembaga-lembaga survei.

"Sangat disayangkan lembaga survei yang diakreditasi KPU ternyata membuat kesalahan sehingga pada hari ini kami laporkan ke Bawaslu," kata Dasco.

Dasco mengaku mencantumkan sejumlah bukti dalam laporannya. Salah satunya, hasil perhitungan yang berbeda-beda di Bengkulu.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X