Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Jokowi-Ma'ruf: Terlalu Dini untuk Bicarakan Kursi Kabinet

Kompas.com - 02/05/2019, 18:36 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong menilai, pertemuan Jokowi dengan Komandan Kosgama Partai Demokrat Agus Yudhoyono tidak perlu dikaitkan dengan penyusunan kabinet pada periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, pertemuan itu hanya langkah awal Jokowi untuk menjalin silaturahim kembali dengan semua pihak yang berseberangan saat Pemilihan Presiden 2019.

Demikian pula halnya dengan pertemuan Jokowi dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan beberapa hari sebelumnya.

"Saya kira tafsir yang relatif hampir sama adalah itu upaya untuk menjalin kembali komunikasi, menjalin kembali silaturahim. Saya melihatnya masih dini kalau kita kemudian bicara soal bagi-bagi kursi terutama di kabinet," ujar Usman di Posko Cemara, Menteng, Kamis (2/4/2019).

Usman mengatakan, TKN Jokowi-Ma'ruf yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan kemenangan pasangan calon nomor urut 01 itu pada 22 Mei 2019.

Baca juga: Soal Hasil Pemilu 2019, AHY Setuju dengan Jokowi

Menurut dia, Jokowi memiliki banyak waktu hingga Oktober nanti untuk membicarakan susunan kabinet barunya.

"Jadi masih cukup panjang. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Zul maupun Pak AHY adalah upaya yang kita sebut menjalin silaturahim, membuka ruang komunikasi, merajut kembali persatuan," kata dia.

Pada Kamis sore, Jokowi bertemu dengan AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta.

AHY mengaku diundang oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tiga hari lalu. Lantas, AHY menyanggupi permintaan Pratikno untuk bertemu Jokowi di Istana pada sore ini.

AHY menilai, silaturahim ini adalah sesuatu yang baik setelah rangkaian panjang kampanye Pemilu 2019.

Baca juga: Bertemu dengan AHY, Jokowi Disebut Sedang Tunjukan Sikap Negarawan

Apalagi Partai Demokrat dalam pemilu berada di posisi yang berseberangan dengan mengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tadi juga menjadi suasana yang baik bersilaturahmi kembali setelah kesibukan Beliau dan kami juga di lapangan selama 8 bulan terakhir ini," kata AHY.

Namun, sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, tak menutup kemungkinan pertemuan Jokowi dan AHY akan membicarakan koalisi pasca Pilpres 2019.

"Ya bisa juga pastinya begitu (bicara koalisi), karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com