Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Wapres Kalla Akan Undang Sejumlah Tokoh, Minta Usulan Rekonsiliasi di Masyarakat

Kompas.com - 22/04/2019, 15:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshddiqie menyebutkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Senin (22/4/2019) malam ini untuk merespons perkambangan kondisi politik setelah Pemilu 2019.

"Jadi nanti malam secara khusus Bapak Wapres akan menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan beberapa tokoh, yang tentu maksudnya adalah merespons perkembangan keadaan (politik) sekarang supaya bisa merukunkan warga bangsa setelah pemilu," ujar Jimly di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Meski Menegangkan, Jimly Yakin Pemilu 2019 Tetap Asyik

Jimly menjelaskan, pertemuan tersebut merespons dampak pelaksanaan pemilu, khususnya pemilihan presiden (pilpres).

Menurutnya, peranan dari tokoh-tokoh masyarakat, dan ormas keagamaan mampu membantu dan merekomendasikan beberapa usulan rekonsiliasi di masyarakat.

Intinya, lanjut Jimly, pertemuan itu bertujuan mencegah terjadinya situasi dan kondisi politik yang kian tegang di kalangan elite politik maupun masyarakat.

Baca juga: Jimly: Hormati MK sebagai Lembaga Penanganan Sengketa Pemilu

 

"Ini harus kita cegah dan segera kita turunkan situasi dan kondisi politiknya supaya dapat diarahkan pada proses mekanisme kelembagaan yang sudah tersedia. Jangan dibawa ke ranah politik massa atau people power," ungkapnya kemudian.

Jimly mengimbau seluruh pihak, baik kubu pasanganan calon nomor urut 01 dan 02, untuk menggunakan mekanisme pemilu yang tersedia, seperti mengenai sengketa hasil pemilu di MK maupun dugaan kecurangan yang bisa disampaikan ke Bawaslu.

Baca juga: Jimly: Pejabat Kita Lebih Takut Dipecat daripada Masuk Penjara

 

Inisiatif Wapres Kalla, seperti diungkapkan Jimly, dinilai tepat untuk merangkul tokoh agama dan ormas keagamaan membantu meredakan situasi politik saat ini.

"Apalagi kedua kubu sudah saling klaim. Mungkin itu dipicu karena quick count juga, tapi itu kan metodologi ilmiah dan yang memutuskan nantinya adalah KPU," ucap Jimly.

"Warga juga diimbau tidak ikut memanaskan, kembalilah ke urusan kita masing-masing. Jangan lagi membuat media sosial tegang," sambungnya.

Kompas TV KPU Provinsi memastikan akan menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Sulawesi Utara. Pemungutan suara ulang ini dilakukan berdasarkan temuan dan rekomendasi bawaslu. Sebanyak 34 sampai 35 TPS menerima rekomendasi untuk menggelar pemungutan suara ulang. Pasalnya, bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran saat pemilihan di 17 April lalu. Ketua KPU Provinsi, Ardiles Mewoh mengatakan, sesuai hasil pertemuan dengan KPU kabupaten kota, PSU akan digelar pada 25 April 2019. #PemungutanSuaraUlang #Manado #SulawesiUtara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com