Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo Tuding Ada Kecurangan Pemilu, Ini Tanggapan Jokowi

Kompas.com - 18/04/2019, 17:51 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menanggapi tudingan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi mempersilakan kubu rivalnya untuk menempuh mekanisme hukum yang berlaku.

"Kalau memang ada kecurangan yang dirugikan salurkan lewat mekanisme yang ada, laporkan ke Bawaslu bisa, ke MK (Mahkamah Konstitusi) bisa," kata Jokowi dalam wawancara dengan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Kamis (18/4/2019).

"Jalur-jalur seperti ini yang harus kita lakukan dan kenalkan ke masyarakat," ujar capres petahana ini.

Baca juga: Ingin Dinginkan Masyarakat, Jokowi Anggap Pertemuan dengan Prabowo Penting

Jokowi menjelaskan, penyelenggaraan pemilu di negara sebesar Indonesia bukan hal mudah.

Ada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau. Oleh karena itu, wajar jika ada permasalahan terkait logistik dan masalah teknis lainnya.

Namun, Jokowi menilai, pelaksanaan pemilu 17 April 2019 berjalan baik.

"Kita apresiasi kerja keras KPU, Bawaslu, dan DKPP," kata dia.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran selama Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Bukti-bukti tersebut untuk membuka kemungkinan pemungutan suara ulang.

Baca juga: DPD PDI-P Klaim Perolehan Suara Jokowi-Maruf di Jateng Lampaui Target

"Pelanggaran bukan sekadar pelanggaran ecek-ecek begitu. Tapi hal-hal yang memungkinkan ada efeknya, untuk diminta pemungutan suara ulang, seperti itu," ujar Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Menurut Ferry, dugaan pelanggaran itu, misalnya, terdapat jumlah data pemilih yang pindah  ketimbang yang masuk daftar pemilih tetap di suatu lokasi.

Kemudian, soal perbedaan suara untuk partai dan calon anggota legislatif.

Selain itu, masalah-masalah seputar surat suara. Misalnya, soal kekurangan surat suara hingga surat suara yang rusak.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Perbandingan Hasil Quick Count Litbang Kompas dan Hasil Perhitungan KPU 2007-2018

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

Nasional
Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangi Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangi Pilpres

Nasional
Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com