Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Tambahan 10.000 Kuota Haji Dibagi untuk Seluruh Provinsi

Kompas.com - 18/04/2019, 15:45 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pemerintah akan membagi tambahan 10.000 kuota haji Indonesia secara proporsional untuk seluruh provinsi yang ada dengan prioritas untuk para lansia dan para pendampingnya serta jamaah lain.

Menteri Lukman berjanji akan berusaha maksimal merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk mengeksekusi tambahan 10.000 kuota jamaah haji Indonesia.

Tambahan kuota jamaah haji tersebut telah diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia mulai musim haji tahun 2019 ini.

“Pada dasarnya, kami di Kementerian Agama akan berusaha merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10.000 kuota jamaah haji kita,” kata Menag, Kamis (18/4/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Cerita di Balik Jokowi Masuk Kakbah dan Tambahan 10.000 Kuota Haji...

Konsekuensinya, lanjut Menag, perlu adanya tambahan anggaran karena adanya penambahan jumlah jamaah haji.

Petugas perlu ditambah karena adanya penambahan jamaah. Selain itu, kloternya akan bertambah, petugas petugas kloter pun juga bertambah.

“Jadi, ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), sebagian juga dari efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan terakhir tentu dari APBN khususnya untuk membiayai petugas-petugas tambahan,” kata Menag.

Baca juga: Wapres Sebut Penambahan Kuota Haji Pangkas Masa Tunggu Jemaah

Namun, Menag belum bisa memastikan berapa tambahan anggaran yang diperlukan, karena masih akan dirapatkan dengan mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI pada Selasa depan.

"Kita belum bisa menyebutkan angka pastinya karena kita masih terus menghitung secara persis, dan tentu saya menghormati DPR dalam hal ini Komisi VIII. Sebelum saya sampaikan kepada mereka tentu belum saatnya untuk disampaikan kepada publik,” kata Menag.

Presiden Joko Widodo pada Kamis ini, memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerjanya ke Arab Saudi beberapa waktu.

Selain membahas tambahan 10.000 kuota haji Indonesia mulai tahun 2019 ini, ratas juga membahas keinginan peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia.

"Keduanya saya kira harus kita tindak lanjuti secepatnya sehingga respons ini akan menuntaskan, terutama rencana investasi Arab Saudi ke Indonesia yang kemarin sudah disampaikan, Saudi ingin Indonesia kerja sama dengan Saudi dan menjadikan negara kita sebagai hub bagi industri petrokimia di Asia Tenggara," kata Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com