Wapres Sebut Penambahan Kuota Haji Pangkas Masa Tunggu Jemaah

Kompas.com - 16/04/2019, 18:37 WIB
Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai penambahan kuota haji untuk Indonesia memangkas masa tunggu jemaah yang mencapai 15-20 tahun.

"Sebenarnya kan daftar tunggu itu kan bisa 15-20 tahun. Jadi kalau ada tambahan 10.000, itu kan artinya tambahannya 5 persen dari pada kuota yang ada. Itu yang di daftar tunggu tinggal dimasukkan. Tidak banyak masalah," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Ia menambahkan, biaya haji yang telah disetorkan jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu, siap untuk digelontorkan untuk memenuhi biaya operasional haji 2019.

Baca juga: Indonesia Berharap Penambahan 10.000 Kuota Haji Direalisasikan 2019


Kalla mengatakan, hasil investasi dari dana jemaah yang disetorkan belasan tahun lalu itu cukup untuk menutupi biaya haji yang ikut naik seiring kenaikan kurs dolar AS. 

"Bukan subsidi sebenarnya, tapi dana haji sendiri itu yang ditabung selama sekian tahun, itu kan punya hasil. Itu dipakai untuk membayar kekurangan itu (selisih kurs)," ujar Kalla.

"Dan kita berterima kasih pada Pemerintah Arab Saudi. Dan juga tentu mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Jokowi untuk berkomunikasi dengan Raja Saudi," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Masih Melobi Raja Salman agar Kuota Haji Indonesia Jadi 250.000

Pemerintah Arab Saudi kembali menambah kuota jemaah haji asal Indonesia sebesar 10.000 orang. Hal tersebut dibenarkan Wakil Menteri Luar Negeri M. Fachir saat dijumpai wartawan di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Dengan demikian, kuota jemaah haji asal Indonesia dari 221.000 jemaah, bertambah menjadi 231.000 jemaah.

"Untuk pengaturannya, nanti mungkin ada sendiri. Tapi yang penting, ini keputusan politik," ujar Fachir.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X