Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Lebih Percaya Rekam Jejak daripada Visi Misi Peserta Pemilu 2019

Kompas.com - 16/04/2019, 16:57 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyampaikan bahwa dia tidak pernah percaya dengan visi misi peserta pemilu, baik calon presiden, wakil presiden, maupum calon legislatif.

Menurut dia, visi misi peserta pemilu hanya bersifat formalitas saja dan sering tidak dikerjakan.

"Pertama, kadang kala yang buat sendiri enggak ngerti dan kalau ngerti pun enggak dilaksanakan juga. Itu kan hanya janji semata dan pasti menyembunyikan sesuatu yamg jelek," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Pesan KPK jelang Pemilu: Telusuri Rekam Jejak, Tolak Politik Uang!

 

Dia tidak heran ketika banyak anggota DPR yang menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, apa yang disampaikan dalam visi misi berbeda dengan realisasinya.

Oleh karena itu, dia lebih percaya dengan rekam jejak peserta pemilu daripada visi misinya.

"Karena memang yang diumumkan dan dikerjakan tidak selalu sama. Makanya sekarang penting untuk mengecek rekam jejak. Saya selalu percaya pada rekam jejak," ujar Mahfud.

Baca juga: Pemilih Cerdas Harus Tahu Rekam Jejak Caleg

 

Pada era digital seperti sekarang, Mahfud berpendapat mencari rekam jejak peserta pemilu bukan hal yang sulit. Rekam jejak bisa menjadi preferensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Pentingnya Pileg

Dalam diskusi ini, Mahfud juga menyampaikan pentingnya Pemilihan Legislatif. Menurut dia Pileg tidak kalah penting dengan Pemilihan Presiden.

Dia bercerita tentang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah ditanya alasan tidak mengambil kebijakan tertentu. Menurut Mahfud, jawaban SBY ketika itu sangat sesuai dengan realita di lapangan.

Baca juga: Jelang Pemilu 2019, Ketua DPR Imbau Masyarakat Telusuri Rekam Jejak Calon

 

"Menarik jawaban Pak SBY, dia bilang 'sudahlah sekarang sudah beda dengan zaman orba. Kalau dulu presiden berdeham saja seluruh rakyat berdeham. Sekarang enggak bisa. Saya mau itu, DPR enggak setuju. Saya setuju, DPR setuju, LSM yang enggak setuju'," kata Mahfud.

Itu menjadi salah satu bentuk pentingnya posisi anggota DPR dalam kehidupan bernegara.

Dia juga bercerita pengalamannya ketika masih menjabat sebagai ketua MK. Kata dia, ketika itu banyak anggota DPR yang menjual undang-undang. Saat menyusun undang-undang, mereka menjual pasal demi pasal kepada pihak yang menguntungkan.

Baca juga: Pemilih Diminta Aktif Dalami Rekam Jejak Caleg

 

"Mereka pura-pura bertengkar kalau sidang, malamnya mereka bertemu bandarnya di hotel. Lalu disepakati besok ini ya isinya," ujar dia.

Menurut Mahfud, pengalamannya itu menunjukan pentingnya memilih anggota DPR yang berintegritas.

Oleh karena itu dia berharap masyarakat juga bisa serius dalam menentuk pilihan caleg nanti. Ini salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

"Ya sudah itu kan kerjaan kita sendiri membangun demokrasi. Oleh sebab itu makanya jangan nanggung, kalau kita mau pilih DPR, itu lihat rekam jejaknya," kata dia.

Kompas TV Masih terkait suasana jelang Pemilu 2019, ada gerakan 'unboxing" caleg yang mencoba membuka segala hal tentang caleg mulai dari profil, rekam jejak, kelebihan, hingga kekurangannya. Tujuannya biar kita rakyat yang "miskin" informasi soal caleg ini setidaknya tahu seberapa bagus sih kualitas caleg-caleg ini. Seperti apa gerakannya, untuk membahasnya hadir di studio Danny Malinton penggagas gerakan #unboxingcaleg.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com