Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Kita Harus Berani Kejar Mereka yang Selama Ini Hindari Pajak

Kompas.com - 13/04/2019, 22:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah selanjutnya harus berani mengejar para pengemplang pajak.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat kelima Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Kita harus berani mengejar mereka yang selama ini selalu menghindari membayar yang seharusnya dia bayar," ujar Prabowo.

Baca juga: Jokowi Tanya Prabowo soal Mobile Legend dalam Debat Pilpres

Karena itu, kata Prabowo, ke depan penerimaan negara dari pajak harus mengedepankan teknologi informasi. Ia meyakini pelibatan teknologi informasi akan mengefektifkan penerimaan pajak untuk negara.

Selain itu, Prabowo berencana meningkatkan rasio pajak secara perlahan agar pemasukan negara bertambah namun tak membuat kaget para pengusaha.

Baca juga: Debat Terakhir, Maruf Amin Pamerkan Kredit UMi dan Bank Wakaf Mikro

"Harus ada usaha dengan menerapkan informasi dan sistem yang sangat transparan. Itu bisa cepat menaikkan penerimaan pajak. Kami ingin melebarkan tax based. Tapi kami tak ingin menimbulkan shocked ekonomi," lanjut dia.

Kompas TV Capres nomor urut 01 Joko Widodomenyampaikan untukmengelola ekonomi makro itu dengan mikro itu berbeda. Jokowi mengatakan ekonomi makro memebutuhkan agregat produksi dan memikirkan sisi permintaan dan suplaynya harus dijaga oleh kebijakan pemerintah. Sementara ekonomi mikro hanya jual dan beli, membangun industri kemudian menjual produk. #DebatPilpres #DebatCapres #DebatFinal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com