Cerita Arsul Sani: Tanpa Korupsi, Ongkos Politik Caleg Bisa Kembali 5 Tahun...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan calon legislatif sedang berlomba memperebutkan kursi di parlemen dalam Pemilihan Legislatif 2019. Ongkos kampanye yang tak sedikit harus rela dikeluarkan demi mendulang suara.

Ada cerita menarik dari caleg petahana daerah pemilihan Jawa Tengah X, Arsul Sani, yang kini duduk di kursi anggota Komisi III DPR. Dia memetakan batasan ongkos politik yang sekiranya wajar dikeluarkan oleh para caleg.

Batasan ongkos itu dia percaya bisa mencegah terjadinya korupsi oleh anggota DPR di kemudian hari. Hal ini dia sampaikan kepada Kompas.com dalam wawancara khusus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Maksimal Rp 6 miliar

Arsul menyebut biaya politik yang normal dikeluarkan oleh caleg adalah sebesar Rp 4 miliar sampai Rp 6 miliar. Besaran ini dia tentukan berdasarkan pengalamannya menjadi anggota DPR.

"Kalau modal finansial kita itu ada pada angka yang normal saja, angka yang normal itu berapa sih? Angka yang normal itu Rp 4 M-Rp 6 M lah. Nah itu tanpa harus korupsi itu akan kembali dalam 5 tahun," ujar Arsul.

Baca juga: Cerita Caleg: Blusukan ke Pelosok Sulawesi, Badaruddin Tidur di Warung saat Kampanye

Maksudnya, pendapatan yang sah sebagai anggota DPR selama lima tahun ke depan cukup untuk mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan saat pencalegan.

Oleh karena itu, anggota DPR yang ongkos politiknya normal tidak perlu korupsi untuk mengembalikan modalnya.

Meskipun pada akhirnya tindakan korupsi kembali kepada integritas masing-masing, anggota DPR yang ongkos pencalegannya lebih besar dari nominal itu punya kecenderungan untuk korupsi.

Baca juga: Cerita Caleg: Jadi Jubir Prabowo-Sandi dan Gerindra, Andre Rosiade Dapat Efek Ekor Jas

"Apalagi kalau modalnya di atas Rp 10 miliar dan kemudian dia berharap kembali dari yang didapat di DPR seperti gaji dan tunjangan. Ya enggak akan dapat kalau itu," kata dia.

Kehilangan setengah pendapatan

Pada Pileg 2014, Arsul sendiri mengeluarkan uang hingga Rp 2,5 miliar. Bagi dia, menjadi anggota DPR juga bukan untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan dulu.

"Bahkan bagi saya menjadi anggota DPR, saya kehilangan lebih dari separuh pendapatan saya sebelum jadi anggota DPR. Artinya yang saya terima dari DPR tidak ada setengah dari yang saya peroleh ketika saya di perusahaan swasta terus jadi lawyer," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan itu.

Baca juga: Cerita Caleg: Choky Sitohang, dari Panggung Televisi Berlabuh ke Panggung Politik

Arsul sebelumnya merupakan komisaris di salah satu perusahaan swasta Amerika. Dia juga aktif menjadi pengacara sebelum menjadi anggota DPR. Penghasilannya ketika menjalani hari-hari sebagai profesional lebih besar daripada menjadi anggota DPR.

"Pertanyaannya kan kok mau? Ya saya ingin jawab, hidup itu kan bukan tentang mencari uang untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita saja," ujar Arsul.

Arsul ingin memberi nilai tambah pada dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu yang punya manfaat besar.

Baca juga: Cerita Caleg: Buka-bukaan Arsul Sani soal Biaya Kampanye

Ketika menjadi pengacara, dia bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Namun, ketika menjadi anggota DPR, Arsul bisa membuat undang-undang yang manfaatnya tidak hanya untuk satu orang saja.