Cerita Arsul Sani: Tanpa Korupsi, Ongkos Politik Caleg Bisa Kembali 5 Tahun...

Ada cerita menarik dari caleg petahana daerah pemilihan Jawa Tengah X, Arsul Sani, yang kini duduk di kursi anggota Komisi III DPR. Dia memetakan batasan ongkos politik yang sekiranya wajar dikeluarkan oleh para caleg.

Batasan ongkos itu dia percaya bisa mencegah terjadinya korupsi oleh anggota DPR di kemudian hari. Hal ini dia sampaikan kepada Kompas.com dalam wawancara khusus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Maksimal Rp 6 miliar

Arsul menyebut biaya politik yang normal dikeluarkan oleh caleg adalah sebesar Rp 4 miliar sampai Rp 6 miliar. Besaran ini dia tentukan berdasarkan pengalamannya menjadi anggota DPR.

"Kalau modal finansial kita itu ada pada angka yang normal saja, angka yang normal itu berapa sih? Angka yang normal itu Rp 4 M-Rp 6 M lah. Nah itu tanpa harus korupsi itu akan kembali dalam 5 tahun," ujar Arsul.

Maksudnya, pendapatan yang sah sebagai anggota DPR selama lima tahun ke depan cukup untuk mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan saat pencalegan.

Oleh karena itu, anggota DPR yang ongkos politiknya normal tidak perlu korupsi untuk mengembalikan modalnya.

Meskipun pada akhirnya tindakan korupsi kembali kepada integritas masing-masing, anggota DPR yang ongkos pencalegannya lebih besar dari nominal itu punya kecenderungan untuk korupsi.

"Apalagi kalau modalnya di atas Rp 10 miliar dan kemudian dia berharap kembali dari yang didapat di DPR seperti gaji dan tunjangan. Ya enggak akan dapat kalau itu," kata dia.

Kehilangan setengah pendapatan

Pada Pileg 2014, Arsul sendiri mengeluarkan uang hingga Rp 2,5 miliar. Bagi dia, menjadi anggota DPR juga bukan untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan dulu.

"Bahkan bagi saya menjadi anggota DPR, saya kehilangan lebih dari separuh pendapatan saya sebelum jadi anggota DPR. Artinya yang saya terima dari DPR tidak ada setengah dari yang saya peroleh ketika saya di perusahaan swasta terus jadi lawyer," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan itu.

Arsul sebelumnya merupakan komisaris di salah satu perusahaan swasta Amerika. Dia juga aktif menjadi pengacara sebelum menjadi anggota DPR. Penghasilannya ketika menjalani hari-hari sebagai profesional lebih besar daripada menjadi anggota DPR.

"Pertanyaannya kan kok mau? Ya saya ingin jawab, hidup itu kan bukan tentang mencari uang untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita saja," ujar Arsul.

Arsul ingin memberi nilai tambah pada dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu yang punya manfaat besar.

Ketika menjadi pengacara, dia bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Namun, ketika menjadi anggota DPR, Arsul bisa membuat undang-undang yang manfaatnya tidak hanya untuk satu orang saja.

"Jadi jawaban ringkasnya adalah, ya di DPR ini sebagaimana juga mestinya jabatan publik lainnya itu kepuasan batin jauh lebih besar daripada di sektor swasta pada umumnya," kata dia.

Dua periode saja

Karena tidak menargetkan kursi di DPR sebagai pendapatan, Arsul membatasi dirinya dari jabatan publik itu. Jika dia terpilih kembali dalam Pileg 2019, ini akan menjadi periode terakhirnya sebagai anggota DPR.

"Saya jadi anggota DPR itu maksimal dua periode saja. Setelah itu ya harus kembali ke dunia profesional atau merambah dunia lain," ujar Arsul.

Dia menyebutkan keinginannya untuk terjun ke dunia pendidikan dan mengajar. Dia juga ingin menuntaskan program doktor yang sempat tertunda karena nyaleg pada 2014. Ketika itu dia sedang bersekolah di Glasgow, Skotlandia.

Arsul ingin serius menjalankan pendidikan doktoralnya dari universitas yang menurutnya terbaik.

"Saya tidak mau doktor-doktoran dalam arti yang penting ada gelar doktornya sehingga dari universitas manapun bisa. Saya enggak mau seperti itu. Kalau saya jadi doktor, ya ilmu saya benar-benar harus nambah," kata dia.