Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Arsul Sani: Tanpa Korupsi, Ongkos Politik Caleg Bisa Kembali 5 Tahun...

Kompas.com - 12/04/2019, 12:09 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kompas TV Apakah ongkos politik yang besar masih menjadi penyebab maraknya praktik korupsi oleh anggota dewan? Dan apakah kewajiban untuk melaporkan LHKPN bisa membuat DPR diisi oleh orang-orang yang jujur dan anti-korupsi? Simak dialognya bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dan juru bicara KPK, Febri Diansyah. #CegahKorupsi #KPK #LHKPN

"Jadi jawaban ringkasnya adalah, ya di DPR ini sebagaimana juga mestinya jabatan publik lainnya itu kepuasan batin jauh lebih besar daripada di sektor swasta pada umumnya," kata dia.

Dua periode saja

Karena tidak menargetkan kursi di DPR sebagai pendapatan, Arsul membatasi dirinya dari jabatan publik itu. Jika dia terpilih kembali dalam Pileg 2019, ini akan menjadi periode terakhirnya sebagai anggota DPR.

Baca juga: Cerita Caleg: Buka-bukaan Arsul Sani soal Biaya Kampanye

 

"Saya jadi anggota DPR itu maksimal dua periode saja. Setelah itu ya harus kembali ke dunia profesional atau merambah dunia lain," ujar Arsul.

Dia menyebutkan keinginannya untuk terjun ke dunia pendidikan dan mengajar. Dia juga ingin menuntaskan program doktor yang sempat tertunda karena nyaleg pada 2014. Ketika itu dia sedang bersekolah di Glasgow, Skotlandia.

Baca juga: Cerita Caleg: Menangis Saat Minta Restu Keluarga hingga Datangi 712 Titik

 

Arsul ingin serius menjalankan pendidikan doktoralnya dari universitas yang menurutnya terbaik.

"Saya tidak mau doktor-doktoran dalam arti yang penting ada gelar doktornya sehingga dari universitas manapun bisa. Saya enggak mau seperti itu. Kalau saya jadi doktor, ya ilmu saya benar-benar harus nambah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com