Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Baswedan Bantah Terafiliasi Partai Politik

Kompas.com - 11/04/2019, 16:50 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membantah kaitan dirinya dengan partai politik. Novel juga memastikan desakkan penuntasan kasus penyerangan terhadap dirinya tidak ada kaitan dengan kepentingan politik tertentu.

"Saya kira saya harus bertanggung jawab untuk menjawab dan menjelaskan adanya tuduhan-tuduhan yang terkait dengan partai politik. Saya kira tentu tuduhan itu tidak benar," ujar Novel di Gedung KPK Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Menurut Novel, di internal KPK, setiap pegawai bekerja dengan pola yang saling mengontrol dan saling mengawasi satu sama lain. Menurut dia, masing-masing tugas dibagi ke dalam bidang kerja dan direktorat.

Baca juga: Beragam Kejanggalan Selimuti Pengusutan 2 Tahun Kasus Novel Baswedan

Novel mengatakan, tuduhan bahwa dia atau ada orang yang mengendalikannya secara politik terkait penanganan perkara hukum, adalah hal yang tidak benar.

Menurut Novel, tuduhan itu sama saja menghina KPK sebagai lembaga yang tidak berintegritas.

"Saya tegaskan saya tidak punya kepentingan untuk membwa ke area politik manapun dan tentunya kami tidak boleh membiarkan ada orang yang terafiliasi partai politik ada di KPK," kata Novel.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Upaya Pengungkapan Kasus Novel Baswedan

Kompas TV Kamis (11/4) tepat dua tahun penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Wadah pegawai KPK bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar deklarasi antiteror terhadap pemberantasan korupsi di depan gedung KPK Jakarta. Acara meliputi deklarasi dari mahasiswa antikorupsi, tokoh nasional, dan konser antikorupsi. Mereka menuntut pengungkapan pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan pada 11 April 2017 silam. #NovelBaswedan #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com