Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan KSAL Era Megawati Bantah Prabowo soal Pertahanan Indonesia Lemah

Kompas.com - 11/04/2019, 08:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa pertahanan Indonesia lemah, rupanya masih menuai polemik.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh menentang pernyataan Prabowo tersebut.

Kepada awak media di kediamannya bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (10/4/2019), pria lulusan Akabri bagian laut tahun 1970 (AAL-16) itu menegaskan hal sebaliknya. Pertahanan Indonesia justru sudah cukup kuat melawan invasi fisik.

"Pertahanan kita sekarang sudah mumpuni. Kita sudah punya radar maritim dan udara yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah. Mendeteksi apabila ada ancaman langsung siapkan pasukan," ujar Bernard.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Anggaran Pertahanan dan Keamanan Kecil

 

"Kita ini sudah membangun kekuatan. Sebagai eks KSAL, saya percaya diri kita ini bisa bertahan jika ada serangan. Kapal selam kita akan ada lima beroperasi, punya terpedo, belum lagi kapal perang. Kemudian Angkatan Udara punya F-16 dan Sukhoi," lanjut dia.

Bernard yang menjabat KSAL periode 2002-2005 atau saat Megawati Soekarnoputri jadi Presiden itu sekaligus mempertanyakan pernyataan Prabowo itu. Berdasarkan ukuran apa mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengatakan bahwa pertahanan NKRI lemah.

Baca juga: Jokowi Sebut Minimnya Anggaran Pertahanan Disiasati dengan Investasi Alutsista

 

Sebab, pertahanan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kualitas dan kuantitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Melainkan juga dihitung berdasarkan faktor lainnya.

"Ada banyak faktor yang dihitung. Mulai dari alutsista kita sendiri, strategi dan taktik apa yang digunakan, militansi rakyatnya, kondisi geografis dan masih banyak lagi," ujar Bernard.

"Kita ingat dulu kita menang lawan penjajah hanya dengan bambu runcing. Vietnam menang melawan AS karena jalur tikusnya. Yang seperti itu harus dihitung juga," lanjut dia.

Baca juga: Menteri Rini Klaim Industri Pertahanan Indonesia Semakin Baik

 

Di sisi lain, menurut Bernard, pembangunan pertahanan Indonesia saat ini seharusnya sudah tidak lagi didasarkan pada prediksi invasi fisik semata. Menurut Bernard, yang paling krusial bagi Indonesia ke depan adalah potensi terjadinya perang asimetri.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini pun dinilai telah memulai pembangunan pertahanan Indonesia demi menghadapi perang asimetri dengan baik. Mulai dengan membentuk lembaga yang mengurusi siber hingga memperkuat intelijen di berbagai instansi.

Kompas TV Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, berkampanye di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin (8/4). Di hadapan massa pendukungnya, Prabowo kembali mengkritik pemerintah dan aparat negara yang dianggap berpihak pada kepentingan asing. Sambil memukul podium, ia juga kembali menyuarakan kritiknya terhadap beragam kebijakan pemerintah, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. #KampanyePrabowo #PrabowoSandi #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com