Jurkam BPN: Buat Apa Bangun Infrastruktur jika Pertahanan Mudah Dibobol

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai pernyataan Prabowo soal lemahnya pertahanan negara dalam debat keempat menunjukkan kekurangan pemerintahan saat ini.

Ia menilai, kritik Prabowo soal rapuhnya pertahanan negara memperlihatkan bahwa capres petahana Joko Widodo tak serius dalam menyiapkan pertahanan negara yang kuat.

Menurut Nizar, program pembangunan infrastruktur di era Jokowi akan percuma bila pertahanan negara dengan mudah dibobol.

"Prabowo berulang-kali menyebut negara harus kuat agar dihormati dalam percaturan global. Sebaliknya, Jokowi berpikir berbeda, katanya dalam 20 tahun ke depan tidak ada serangan musuh. Itu pemikiran yang fatal," kata Nizar melalui keterangan tertulis, Senin (1/4/2049).

Baca juga: Prabowo: Pertahanan Kita Sangat Lemah karena Tidak Punya Uang

"Buat apa susah payah membangun infrastruktur jika pertahanan mudah dibobol," lanjut politisi Gerindra itu.

Karena itu, ia mewajari anggaran pertahanan Indonesia di era pemerintahan Jokowi lebih kecil rasionya dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari negara lain di ASEAN. Anggaran pertahanan sebesar Rp 108,4 triliun menurutnya tak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia.

Baca juga: Saat Debat, Prabowo Bandingkan Anggaran Pertahanan RI dan Singapura

Ia menambahkan, kegagalan pemerintahan Jokowi dalam hal pertahanan terlihat dari serangan Kelompo Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang tak kunjung usai. Terlebih, sambung Nizar, sudah banyak aparat TNI dan Polri yang menjadi korban serangan kelompok separatis tersebut.

"Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua bebas membantai para prajurit dan polisi. Tidak mungkin bicara perdamaian dunia, tidak mungkin bisa berdiri tegak dalam percaturan global, jika menghadapi KKB saja sudah pontang-panting," lanjut dia.