Mantan KSAL Era Megawati Bantah Prabowo soal Pertahanan Indonesia Lemah

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh menentang pernyataan Prabowo tersebut.

Kepada awak media di kediamannya bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (10/4/2019), pria lulusan Akabri bagian laut tahun 1970 (AAL-16) itu menegaskan hal sebaliknya. Pertahanan Indonesia justru sudah cukup kuat melawan invasi fisik.

"Pertahanan kita sekarang sudah mumpuni. Kita sudah punya radar maritim dan udara yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah. Mendeteksi apabila ada ancaman langsung siapkan pasukan," ujar Bernard.

"Kita ini sudah membangun kekuatan. Sebagai eks KSAL, saya percaya diri kita ini bisa bertahan jika ada serangan. Kapal selam kita akan ada lima beroperasi, punya terpedo, belum lagi kapal perang. Kemudian Angkatan Udara punya F-16 dan Sukhoi," lanjut dia.

Bernard yang menjabat KSAL periode 2002-2005 atau saat Megawati Soekarnoputri jadi Presiden itu sekaligus mempertanyakan pernyataan Prabowo itu. Berdasarkan ukuran apa mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengatakan bahwa pertahanan NKRI lemah.

Sebab, pertahanan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kualitas dan kuantitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Melainkan juga dihitung berdasarkan faktor lainnya.

"Ada banyak faktor yang dihitung. Mulai dari alutsista kita sendiri, strategi dan taktik apa yang digunakan, militansi rakyatnya, kondisi geografis dan masih banyak lagi," ujar Bernard.

"Kita ingat dulu kita menang lawan penjajah hanya dengan bambu runcing. Vietnam menang melawan AS karena jalur tikusnya. Yang seperti itu harus dihitung juga," lanjut dia.

Di sisi lain, menurut Bernard, pembangunan pertahanan Indonesia saat ini seharusnya sudah tidak lagi didasarkan pada prediksi invasi fisik semata. Menurut Bernard, yang paling krusial bagi Indonesia ke depan adalah potensi terjadinya perang asimetri.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini pun dinilai telah memulai pembangunan pertahanan Indonesia demi menghadapi perang asimetri dengan baik. Mulai dengan membentuk lembaga yang mengurusi siber hingga memperkuat intelijen di berbagai instansi.