Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2019, 16:02 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden diminta fokus membangun pertahan negara yang mandiri. Indonesia disebut masih memiliki cukup waktu untuk berbenah.

"Siapapun presiden terpilih harus membangun kemandirian pertahanan. Ancaman invansi konvensional tidak terlalu signifikan setidaknya lima tahun ke depan," kata Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Diandra Mengko di Gedung LIPI, Senin (1/4/2019).

Berdasarkan hasil survei ahli LIPI pada 2018, 61 persen ahli mengatakan sistem pertahanan Indonesia belum efektif dalam menghadapi ancaman.

Baca juga: BPN Prabowo: Kekuatan Pertahanan Indonesia Berada di Bawah Beberapa Negara ASEAN

Adapun tiga alasan utamanya adalah kualitas personil, alat utama sistem senjata (alusista) terbatas, dan kurangnya koordinasi dengan Polri.

Oleh sebab itu, Diandra menyebut komitmen membangun industri pertahanan dalam negeri adalah hal paling penting untuk membangun kemandirian pertahanan. Dia menilai Indonesia masih memiliki ruang dan waktu untuk mewujudkan hal tersebut.

Tugas kedua pemimpin terpilih, kata dia, adalah meningkatkan profesionalisme TNI. Artinya, pemerintah harus konsisten membangun TNI mulai dari pembinaan karier sampai kesejahteraan seperti rumah dinas.

Baca juga: Jurkam BPN: Buat Apa Bangun Infrastruktur jika Pertahanan Mudah Dibobol

"Jangan sampai ingin TNI profesional, tapi anggotanya ditempatkan di instansi sipil yang tidak terkait," ujarnya.

Diandra mengatakan, jika memang ingin membangun TNI untuk berperang, maka pembinaan karier anggotanya perlu dibangun dengan optimal. Bahkan, kata dia, jika diharuskan membuat struktur baru, hal itu lebih efektif untuk memaksimalkan peran TNI.

"Misalnya komando armada dan komando operasi udara. Ini bagus sekali karena ini struktur untuk perang," tuturnya.

Baca juga: Saat Debat, Prabowo Bandingkan Anggaran Pertahanan RI dan Singapura

 

Tugas terakhir, lanjutnya, yaitu menyelesaikan mandat legislasi. Dia mencontohkan bagaimana kesiapan pemimpin terpilih untuk membentuk undang-undang (UU) reformasi peradilan militer dan UU perbantuan TNI ke Polri.

"Karena selama ini (perbantuan TNI ke Polri) baru menggunakan nota kesepahaman (MoU)," pungkasnya.

Kompas TV Dalam segmen ketiga, masalah pertahanan kembali terangkat saat topik hubungan internasional. Jokowi dan Prabowo ditanyakan tentang keunggulan yang bisa ditawarkan Indonesia dalam diplomasi internasional serta cara-cara mewujudkannya. #DebatCapres2019#Jokowidodo #PrabowoSubianto
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com