Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi B DPRD Kalteng Mengaku Ditawari Uang Makan Usai Bertemu Perwakilan PT BAP

Kompas.com - 10/04/2019, 13:37 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah M Asera mengakui dirinya bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng ditawari uang makan seusai bertemu perwakilan PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP).

Hal itu dikatakan Asera saat bersaksi untuk empat terdakwa anggota Komisi B DPRD Kalteng di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/4/2019).

"Dari perusahaan katanya, memberi dengan ikhlas katanya Rp 1 juta (untuk) satu orang, begitu," kata Asera.

Pada awalnya, Asera bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD berkunjung ke kantor pusat PT BAP di Jakarta, 27 September 2018.

Baca juga: Terdakwa Pejabat Sinarmas Merasa Anggota DPRD Kalteng Manfaatkan Fungsi Pengawasan

Menurut Asera, kedatangannya untuk meminta keterangan dari PT BAP terkait pengaduan masyarakat soal dugaan pencemaran limbah yang dilakukan anak usaha Sinarmas ini.

"Pada waktu itu, di forum, di ruang rapat kita duduk di sana sejajar dengan teman-teman. Di seberang ada pimpinan perusahaan. Mereka memperkenalkan diri, kita juga memperkenalkan diri. Kalau tidak salah lima orang (pimpinan)," katanya.

Asera mengonfirmasi salah satu yang hadir dari perusahaan adalah Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. Teguh merupakan Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Menurut Asera pertemuan itu berlangsung sekitar tiga jam. Namun, ia menyayangkan perusahaan terkesan tidak jelas dalam merespons dugaan pencemaran itu.

Tidak puas dengan jawaban perusahaan, Asera dan sejumlah anggota Komisi B lainnya memutuskan keluar dari kantor perusahaan.

Saat itu, ia diberi tahu oleh Sekretaris Komisi B, Punding Ladewiq H Bangkan bahwa perusahaan menyediakan uang kepada masing-masing anggota Komisi B senilai Rp 1 juta.

"Saya diberitahu saudara Punding pas saya sudah di bawah ini ada untuk uang makan katanya Rp 1 juta kalau enggak salah, terus silakan aja itu urusan saudara saya bilang. Dia nelepon saya, Pak, ini ada uang makan Pak," kata Asera.

Menurut dia, Punding saat itu masih di sekitar ruangan rapat. Sementara Asera mengaku sudah di lantai bawah kantor PT BAP.

"Saya bilang kalau ada uang makan itu urusan saudara lah, artinya saya tidak ambil. Itu urusan saudara," kata dia.

Ia juga tak mengetahui apakah anggota Komisi B lainnya menerima uang tersebut atau tidak.

"Saya tidak tahu, itu urusan dia, saya tidak tahu," ujarnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com