Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Indeks Kerawanan Pemilu Bisa Naik karena Hoaks

Kompas.com - 09/04/2019, 14:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Hasilnya, terjadi kenaikan skor IKP dari yang sebelumnya dirilis Bawaslu September 2018.

Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut, kenaikan angka IKP bisa jadi disebabkan oleh maraknya informasi hoaks selama masa kampanye.

"Ya kalau itu (hoaks) situasi (kenaikan IKP) itu bisa terjadi," kata Moeldoko seusai menghadiri peluncuran IKP 2019 di kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Papua Tertinggi

Meski demikian, Moeldoko meminta masyarakat tak khawatir dengan kenaikan skor IKP. Sebab, seluruh pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang aman.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sudah bersinergi untuk memitigasi seluruh situasi yang mungkin terjadi.

"Ini supaya menjadi instrumennya KPU Bawaslu dalam konteks bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Moeldoko.

Baca juga: Jakarta Masuk Indeks Kerawanan Pemilu, Anies Sebut Hanya Ramai di Medsos

Selain itu, pihak kepolisian dan aparat juga sudah melakukan antisipasi. Pengamanan sudah disiapkan, latihan-latihan untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi juga sudah dilakukan.

Komando pengendalian yang ketat dan terkoordonasi juga berjalan.

Meski begitu, Moeldoko mengatakan, keamanan pemilu bukan tanggung jawab satu atau dua pihak saja. Partai politik dan seluruh kontestan pun punya tanggung jawab menciptakan hari pemungutan suara yang damai.

Baca juga: Mendagri Sebut Penghitungan Suara Jadi Salah Satu Kerawanan Pemilu

"Jangan hanya diserahkan kepada pemerintah, tapi juga harus diserahkan kepada semua stakeholder untuk menjaga semuanya," katanya.

Bawaslu kembali meluncurkan IKP 2019. Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada di kategori kerawanan sedang, yaitu 49,63.

Angka ini naik dari skor IKP yang dirilis Bawaslu September 2018, yaitu 49,00. Artinya, ada kenaikan skor sebesar 00,63.

Kompas TV Jelang pemilihan umum Presiden dan legislatif pemerintah membuat indeks kerawanan Pemilu bersama dengan Bawaslu. Tujuannya untuk memetakan masalah di tiap daerah hal ini diutarakan Menkopolhukam Wiranto usai menghadiri Rakernas Asosiasi DRPD kabupaten seluruh Indonesia di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com