Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Prabowo Kurang Data soal Pembangunan di Indonesia Timur

Kompas.com - 26/03/2019, 18:06 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Arsul Sani tak sependapat dengan kritik yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye di Merauke, Papua, Senin (25/3/2019).

Prabowo menyebut, wilayah timur Indonesia menjadi salah satu wilayah yang pembangunan kesejahteraan masyarakatnya kerap terlupakan oleh pemerintah pusat.

"Saya kira Pak Prabowo kurang data kalau mengatakan demikian, karena kalau kita lihat, Papua misalnya, kita lihat sesuatu yang pada masa-masa pemerintahan sebelumnya tidak ada kan sekarang ada. Yang landmark jelas adalah jalan trans-Papua itu," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Soal Indonesia Timur, Fadli Zon Bilang Prabowo Tak Hanya Ingin Bangun Fisiknya

Menurut Arsul, upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo menggencarkan pembangunan infrastruktur di Papua telah membuat perbedaan yang dirasakan masyarakat.

Ia membandingkan harga semen di Papua yang turun setelah dibangunnya jalan trans-Papua.

"Ketika harga semen dulu mencapai 800 sampai 900 ribu satu sak, sekarang turun jadi 300 sampai 400 ribu. Itu kan sudah berarti banyak," kata Arsul.

Kemudian Arsul mencontohkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum Presiden Jokowi menginstruksikan satu harga seperti di Pulau Jawa.

Arsul mengatakan, sebelum ada instruksi presiden, harga BBM bisa mencapai harga Rp 60 ribu hingga Rp 80 ribu per liter.

Kendati demikian, Arsul mengakui pembangunan infrastruktur belum berpengaruh banyak pada kesejahteraan masyarakat.

Sebab, efek pembangunan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan tidak bisa dilihat dalam waktu jangka pendek.

"Tapi persoalannya kan kemudian yang sering dikritik adalah bahwa efek dari pembangunan kepada kesejahteraan itu belum tampak," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

"Nah menurut saya memang enggak bisa begitu selesai dibangun kemudian nampak (peningkatan kesejahteraan), itu kesejahteraan. Itu pasti perlu ada waktu proses," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno berkomitmen untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Baca juga: Prabowo Berkomitmen Wujudkan Kesejahteraan di Wilayah Timur Indonesia

Oleh sebab itu pihaknya memilih tagline "Bergerak Dari Timur untuk menyelamatkan Indonesia" dalam mengawali rangkaian kampanye rapat umum.

"Kita Indonesia negara kesatuan, tapi kita sekarang harus memperhatikan daerah-daerah yang kadang terlupakan oleh pusat, Indonesia Timur salah satunya," ujar Prabowo saat berkampanye di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Senin (25/3/2019).

"Dan itulah komitmen kita untuk membangun dan memperhatikan masyarakat Timur Indonesia," ucapnya.

Kompas TV Hari ketiga kampanye terbuka, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyapa pendukungnya di Denpasar, Bali, Selasa (26/3). Kampanye terbuka ini dihadiri para kader partai pengusungnya seperti Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan beberapa partai pengusung lainnya. Selain partai pengusung juga ribuan pendukung Prabowo-Sandiaga juga tampak tumpah ruah memadati lapangan Kompyang Sujana. Dalam kampanye di hari ketiga ini, Prabowo kembali menyampaikan sejumlah visi-misinya jika berhasil terpilih pada Pilpres 17 April mendatang. #KampanyePrabowo #Pilpres2019 #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com