Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Mukernas, Suharso Monoarfa Dikukuhkan sebagai Plt Ketum PPP

Kompas.com - 20/03/2019, 23:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa resmi dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Suharso akan meneruskan masa jabatan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang diberhentikan karena tersangkut kasus dugaan korupsi.

Pengukuhan itu lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Hotel Seruni, Jakarta, Rabu (20/3/2019) malam.

Suharso bersyukur pengukuhannya sebagai Plt Ketum dilakukan lewat proses terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku di internal partai.

"Alhamdulilah Mukernas sudah selesai. Ini membuktikan sebuah kedewasaan kematangan organisasi," kata Suharso dalam konferensi pers seusai pengukuhannya di Hotel Seruni, Bogor, Rabu (20/3/2019) malam.

Baca juga: Suharso Monoarfa: PPP Lolos Parliamentary Threshold? Kami Punya Keyakinan

Menurut Suharso, proses penentuan Plt Ketum PPP yang terbuka membuktikan PPP taat pada anggaran dasar rumah tangga yang berlaku.

"Setelah berusia 46 tahun yang didirikan para alim ulama dan dari seluruh tokoh Islam di zamannya dan seluruh generasi penerusnya bisa membuktikan dalam hal ketaatan pada mekanisne peraturan tata tertib organisasi. Alhamdulilah berjalan," katanya.

Suharso berharap ia bisa menjalankan mandatnya sebagai Plt Ketum PPP dengan baik. Menurut dia, partai akan fokus melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi menjelaskan, pengukuhan Suharso sebagai Plt Ketum PPP didasarkan hasil musyawarah dengan peserta Mukernas.

Baca juga: Ini Profil Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres

Setiap perwakilan DPW pun menyampaikan sikapnya terkait penunjukkan Suharso. Ia mengapresiasi perwakilan DPW menyepakati penunjukkan Suharso sebagai Plt Ketum PPP.

"Keputusannya, pertama, mengukuhkan Suharso sebagai Plt Ketum, mengukuhkan hasil rapat pengurus harian. Kedua, menegaskan kembali sukses Pemilu 2019, termasuk sukses memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketiga, tetap melaksanakan Rapimnas ketiga terkait sukses Pemilu 2019," kata Arwani.

"Tidak ada suara yang berbeda. Jadi lancar," sambungnya.

Menurut Arwani, keputusan ini menandakan seluruh jajaran partai mengedepankan efektivitas untuk menghadapi Pemilu 2019.

"Kita memang butuh efektivitas pengambilan keputusan agar segera terjun ke lapangan. Pak Plt juga menegaskan ingin langsung turun ke lapangan ke dapil memastikan mesin partai, para caleg terus bekerja menyukseskan 17 April," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com